JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Anggota Komisi III DPR, Taufiqulhadi mengatakan, tim Sapu Bersih Pungutan Liar yang dibentuk Presiden Joko Widodo harus disinkronkan dengan institusi pelayanan publik di daerah.

Sebab, kata Taufiq, daerah justru masih menjadi lahan pungli yang subur. Padahal Presiden juga menginginkan pungli di seluruh Indonesia hilang. "Ini kan katanya Presiden mau panggil gubernur-gubernur untuk menyelesaikan pungli, harus dipantau terus ini agar kinerja tim Sapu Bersih ini bisa terasa hingga ke daerah," ujarnya, Selasa (18/10).

Dalam pembuatan identitas kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran, dinas kependudukan dan pencatatan sipil di daerah kerap melakukan pungli dengan dalih mempercepat proses pembuatan. Padahal sudah ada prosedur operasional standar dalam pelayanan publik yang semestinya menjadi acuan.

Taufiq berharap pemanggilan gubernur di seluruh Indonesia terkait pemberantasan pungli bisa berlanjut hingga ke meja petugas pelayanan publik di setiap daerah.

"Karena masyarakat di daerah kan juga merasakan kesulitan akibat pungli ini, makanya kerja tim Sapu Bersih jangan hanya terasa di pusat tetapi juga sampai ke hal kecil di daerah," tutur politisi Partai Nasdem itu. (kom/sis)