JAKARTA (RIAUMANDIRI.co)-Kebijakan pemerintah yang menyetujui dilanjutkannya reklamasi pantai utara Jakarta, mendapat kritikan dari mantan Ketua MPR, Amien Rais. Ia menyebutkan, kebijakan itu sebagai sikap yang ugal-ugalan.

Perihal dilanjutkannya proyek reklamasi pantau utara Jakarta, sebelumnya telah disampaikan Menko Maritim, Luhut Pandjaitan. Ia mengatakan, reklamasi pantai utara Jakarta dilanjutkan demi kepentingan nasional dan DKI Jakarta.

"Nah saya pikir maaf, ini menurut saya Pak Luhut Panjaitan sudah jadi shadow Presiden. Sehingga bayangkan, begitu Rizal Ramli dihentikan langsung semua dibatalkan. Saya kira ini suatu ugal-ugalan dalam politik, kita nggak ada lagi aturan, nggak ada lagi norma hukum semua bisa ditabrak, semua bisa ditinggalkan begitu saja. Jadi saya kira ini gejala-gejala awal dari sebuah keruntuhan," ujar Amien Rais, usai acara Mudzakarah Ulama dan Tokoh Nasional di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (14/9) malam.

Ketua Dewan Kehormatan PAN ini kemudian mengkritik kebijakan Jokowi yang melancarkan proyek reklamasi yang menurutnya menghancurkan lingkungan dan mata pencaharian nelayan.

"Saya kira Yang Diatas tidak mengizinkan itu. Dengarkan ini ya, sebuah rezim yang sudah mulai menekan orang kecil, membela yang besar, itu tinggal tunggu kehancurannya. Jadi saya bukan doakan, saya mengingatkan. Tolong, mentang-mentang berkuasa reklamasi yang jelas-jelas itu menghancurkan lingkungan, ekologi kita hancur, nelayan-nelayan kecil juga tidak punya penghasilan lagi kemudian sudah distop dengan segala macam cara, begitu Rizal Ramli pergi langsung dihidupkan lagi," kata Amien.

Ditambahkannya, sikap itu seolah tontonan arogansi kekuasaan. "Jadi jangan lupa orang berkuasa sementara lah ya, siapa sih yang berkuasa sepanjang masa. Dulu Pak Harto juga jatuh, ya kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Jadi yang sekarang sedang berkuasa saya ingatkan jangan sok angkuh, jangan sok sombong, begitu habis," imbuh Amien.

Sebelumnya, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari keputusan melanjutkan reklamasi pantai utara Jakarta. Luhut menyebut reklamasi dilanjutkan demi kepentingan nasional dan DKI Jakarta.

"Ya kepentingan nasional, kepentingan DKI. Kalau itu tidak dilanjutkan yang sudah dari zamannya Pak Harto itu, Jakarta tiap tahun 7,5 cm turun. Itu giant sea wall-nya," terangnya  Luhut di Gedung DPR, Rabu (14/9).

Selain itu, Luhut juga mempertimbangkan sumber air di Jakarta. "Sumber air kita juga kurang. Kalau itu bendungan jadi, maka nanti 2 meter di bawah air asin dan sisanya air yang bisa diproses jadi air minum," imbuhnya.

Alasan-alasan ini ditegaskan Luhut merupakan pertimbangan teknis. Semua menunjukkan bahwa reklamasi harus dilanjutkan. "Ketiga, menghindari rob. Ini masalah teknis profesional. Tidak ada alasan untuk kita tidak meneruskan," tegas Luhut. (dtc/sis)