PEKANBARU (riaumandiri.co)-Desakan kepada Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, untuk segera menunjuk Wakil Gubernur dan Ketua DPRD Riau, kembali mengemuka. Kali ini, desakan itu muncul dari

Giliran
Lembaga Adat Melayu Riau bersama Laskar Melayu Riau Bersatu.


Seperti dituturkan Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Al Azhar, saat mengadakan pertemuan dengan pengurus LMRB, Selasa (2/8), sejak awal LAM telah meminta Gubri segera menetapkan Wakil dan ketua DPRD Riau. Bahkan LAM meminta agar calonnya diambil dari putra Melayu Riau. Namun sudah berbulan-bulan belum juga ada kejelasan dari Gubernur untuk menetapkannya.

"Intinya kita mengharuskan Gubernur memiliki Wakil. LAM sudah menyepakati dari dulu untuk posisi Wakil adalah dari putra daerah.
Termasuk Ketua DPRD juga, jangan diulur-ulur lagi. Memang domain Golkar untuk memilihnya tapi kedua jabatan itu menyangkut hajat hidup rakyat Riau," ungkap Al Azhar.

Dikatakan, Riau berhak meminta kepada Partai Golkar untuk segera memutuskan siapa Wakil Gubernur dan dan ketua DPRD Riau. Dalam hal ini, siapa pun yang dipilih boleh saja, asal putra Riau. Yang penting jangan berlarut-larut lagi. Masyarakat Riau sudah menunggu. Jika tidak juga ada kejelasan maka LAM bersama LMRB akan kembali menemui Gubri dan juga akan menggelar aksi.

"Kita juga punya hak untuk memintanya. Sampai kapan lagi kami harus menunggu, dalam waktu dekat ini kita mencoba kembali menemui Gubernur," ungkap Al Azhar.

Sementara itu, Ketua Harian LMRB Riau, Sarifudin Saan, mengimbau seluruh tokoh masyarakat Riau secara bersama-sama mengadakan perencanaan kepemimpinan Riau ke depan.

"Sudah terlalu lama kita menunggu, bahkan rekomendasi juga telah diberikan tapi sampai sekarang belum juga. Intinya Wakil dan Ketua DPRD orang Riau, agar ada perimbangannya. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, jangan di tunda-tunda lagi," tegasnya.


Akhiri Polemik
Terpisah, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura, Muhammad Adil, mengimbau Partai Golkar Riau segera mengakhiri polemiknya di internalnya, terkait penunjukan nama calon ketua DPRD Riau. Polemik yang dimaksud, baik ditingkat DPD I Golkar Riau maupun DPP Golkar.

"Sudahlah akhiri saja polemik di dalam, ini demi Riau ke depannya, bukan Riau saat ini. Partai Golkar harus tahu itu," ujarnya.

Untuk itu, ia berharap DPD I Golkar Riau segera mengirimkan nama calon ketua dewan ke DPRD Riau. Apalagi dari informasi yang diterimanya, DPP di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie waktu itu, sudah memutuskan satu nama sebagai pengisi ketua dewan.

"Memang kita akui, ini merupakan hak dan wewenang Partai Golkar, tapi dalam hal ini kita berbicara kepentingan daerah, kepentingan Riau secara keseluruhan. Posisi ketua dewan itu amat strategis di pemerintahan," ungkapnya.

Anggota Komisi E DPRD Riau ini pun mengakui, dengan kekosongan posisi ketua dewan, kinerja anggota dewan di DPRD Riau kurang maksimal. Baik dalam hal paripurna maupun saat pembahasan APBD Riau.

Seperti yang diketahui, DPP Golkar ketika masih berada di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, sudah memutuskan Septina Primawati mengisi posisi Ketua DPRD Riau, menggantikan Suparman yang maju di Pilkada Rokan Hulu.

Belakangan, DPD I terkesan tidak menerima putusan DPP tersebut dan tidak menindaklanjutinya ke DPRD Riau. DPD I tetap bersikukuh kepada satu dari tiga nama yang dikirimkan sebelumnya. Ketiganya yakni, Supriati, Masnur dan Erizal Muluk. (nur, rtc)