PASIR PENGARAIAN(riaumandiri.co)-Belum terlaksananya program kegiatan fisik yang tertuang didalam APBD Rohul tahun 2016 terutama pada Dinas Bina Marga Pengairan dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rohul disikapi serius DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
Itu dibuktikan, Selasa (12/7) siang, Komisi IV DPRD Rohul membidangi Tata Ruang dan Infrastruktur, menggelar hearing (dengar pendapat) dua dinas terkait yang memiliki ratusan paket kegiatan.
Hearing Komisi IV DPRD Rohul tersebut dipimpin langsung Wahyuni selaku Ketua didampingi anggota Komisi IV DPRD Rohul yang mempertanyakan realisasi kegiatan tahun 2016 di ruang rapat DPRD Rohul.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, hadir Kepala Dinas BMP Rohul Harisman, Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Rohul Bisman  didampingi para kabid serta Kepala Bappeda Rohul Nifzar.
Ketua Komisi IV DPRD Rohul Wahyuni menyebutkan, dipanggilnya hearing Dinas BMP, Dinas TRCK dan Bappeda Rohul untuk mengetahui sejauh mana realisasi kegiatan tahun 2016. Sebab, sejauh ini informasinya di lapangan, kegiatan tahun 2016 yang kini telah memasuki semester II, belum ada satupun yang telah dilaksanakan.
Berdasarkan data, jumlah paket kegiatan di Dinas BMP Rohul sebanyak 214 paket, sementara Dinas TRCK Rohul sebanyak 476 paket. Sedangkan Bappeda Rohul sebagai perencanaan, memastikan semua paket 2016 sudah terencana sesuai dengan yang telah disahkan oleh DPRD Rohul.
“Kami dari Komisi IV DPRD meminta dinas terkait agar dapat merealisaikan langsung program kegiatan dilapangan, sehingga program pembangunan yang dilaksanakan langsung menyentuh langsung masyarakat. Sehingga capaian kegiatan dan serapan anggaran tinggi,” tuturnya.
Politisi Partai Demokrat Rohul itu mengaku, serapan anggaran masih rendah, sehubung dengan belum terlaksanakan program kegiatan tahun 2016 di SKPD Rohul.”Kita harapkan akhir bulan ini (Juli, red), sebelum masuknya RAPBD-Perubahan 2016, semua program kegiatan APBD Murni 2016 sudah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh SKPD Rohul,” tuturnya.
Alasan dua SKPD belum terlaksananya kegiatan 2016, selain melakukan survey ulang paket kegiatan 2016, masing-masing SKPD sedang mempersiapkan administrasi proses pelelangan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik 2016, tidak terlepas terjadinya keterlambatan dalam proses pengesahan APBD Rohul 2016
Dia menegaskan, Komisi IV DPRD Rohul akan melakukan pengawasan dilapangan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek dilapangan. Tentunya kepada kontraktor yang memenangi tender atau melaksanakan proyek fisik dilapangan, agar dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan sebaik mungkin dengan menyesuaikan besaran teknis (bestek) yang ada.(rdc/esi)