JAKARTA (riaumandiri.co)-Pemerintah sepakat untuk memasukkan hukuman tambahan berupa kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak.

Namun demikian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, kebiri bukan dilakukan dengan cara memotong testis pelaku, tapi kebiri dengan menggunakan bahan kimia.

"Hukuman tambahannya itu kebiri kimia. Jadi bukan kebiri seperti yang dikatakan membuang testis, bukan itu," ucapnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/5).

Hukuman kebiri tersebut akan menjadi salah satu poin yang akan dimasukkan dalam peraturan presiden pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang hukuman kejahatan seksual. Selain kebiri, poin lain yang akan diatur dalam Perppu adalah pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan asusila.

Yasonna menjelaskan, pemberatan hukuman tersebut berupa hukuman pidana maksimal yang bertambah dua kali lipat menjadi 20 tahun.

Selain itu, Perppu juga akan mengatur soal hukuman seumur hidup dan hukuman mati dalam kasus kejahatan seksual pada anak.

"Kalau korban yang cedera berat itu hukumannya menjadi seumur hidup. Kalau ada yang mengakibatkan kematian atau yang sangat parah lah, itu hukuman mati," kata Yasonna.
Ia menambahkan bah wa draf Perppu masih dimatangkan di tingkat Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Ma nusia dan Kebudayaan.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Perppu diharapkan dapat segera diserahkan ke Presiden sebelum Jokowi berangkat ke Korea Selatan untuk kunjungan kerja akhir pekan ini.

Selanjutnya, setelah disetujui Presiden, pemerintah menargetkan Perppu dapat langsung dikirim ke DPR pekan depan.

"Diharapkan pada tanggal 18 dan paling lama tanggal 20 itu sudah bisa dimasukkan ke DPR," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/5).

Perppu itu akan mengatur pemberatan hukuman dan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan asusila pada anak. Tambahan hukuman berupa kebiri, pemasangan cip khusus, dan publikasi identitas pelaku.

Selain Perppu, menurut Pramono, pemerintah juga tengah menyiapkan payung hukum lain berupa Rancangan Undang-Undang mengenai kekerasan terhadap perempuan.

Dia menyebut, rancangan UU itu akan diusulkan agar menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR.(rpc/pep)