SIAK (riaumandiri.co)-Ratusan buruh sub kontraktor Badan Operasi Bersama (BOB) dan Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu menggelar aksi di halaman Kantor Bupati Siak, Rabu (27/4). Mereka menuntut agar BOB bertanggung jawab dan tidak buang badan atas permasalahan sub kontraktor yang tidak memberikan hak buruh secara penuh.

Aksi dipimpin Ketua Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBSI) Adermi. Kedatangan mereka disambut Asisten II Setdakab Siak Syafrilenti. Sebanyak 16 orang perwakilan buruh mengikuti audiensi. Dalam forum ini buruh menjelaskan beberapa keluhan dan tuntutan serta meminta Pemkab Siak bisa memediasi antara buruh dan BOB.

"Tuntutan kami pertama soal pesangon bagi karyawan yang habis kontrak kerjanya, gaji yang tidak sesuai dengan UMK dan soal jam kerja yang kian menurun hingga berdampak pada penurunan gaji karyawan secara drastis. Selain itu, kami juga mempertanyakan tentang kebijakan dan program BOB yang tidak efisien, seperti pembanguan power plan," kata Adermi.
Selain itu, beberapa buruh menyampaikan banyaknya pengurangan karyawan di sub kontraktor tempat ia bekerja. Bahkan lebih dari separuh dari jumlah sebelumnya. Selain itu ada juga sub kontraktor yang kontrak kerja samanya akan diputus oleh BOB. Mereka berharap, ada kepastian lapangan kerja jika perusahaan tempat ia bekerja tidak lagi beroperasi di BOB.

"Masalah jam kerja, sebelumnya kami 10 hari kerja lima hari libur, sekarang 10 hari kerja sepuluh hari libur, tentunya penghasilan kami turun drastis," terang seorang perwakilan buruh dalam pertemuan itu.

Perwakilan buruh juga menyebutkan, pengurangan volume kerja tersebut membuat kesenjangan sosial terjadi di dalam BOB. Mereka merasa bekerja di sub kontraktor untuk menunjang operasional BOB, tanpa mereka bekerja BOB tidak beroprasi. Namun penghasilan mereka ditebas namun gaji atau pendapatan karyawan BOB tidak ada yang berkurang.

Perwakilan buruh prihatin melihat kondisi BOB. Pertama, produksi minyak terus menurun. Hal itu diperkirakan karena banyak kebijakan-kebijakan dan program yang tidak tepat sasaran. Beberapa kebijakan perusahaan sumur minyak itu justru membuat pengeluaran perusahaan mem bengkak dan tidak meningkatkan produksi minyak. Salah satunya tentang pengadaan power plan atau pembangkit listrik yang saat ini terpaksa menggunakan bahan bakar solar.
Disnakertrans Janji Fasilitasi Buruh.

Massa melanjutkan perjalanan menuju Kantor Disnakertrans Siak. Mereka disambut oleh Kadisnakertrans Nurmansyah. Setelah dua jam pertemuan, akhirnya membuahkan kesepakatan. Pihak Disnakertrans bersedia memfasilitasi buruh untuk bertemu dengan manajeman BOB untuk mencari solusi atas tuntutan yang disampaikan buruh dari beberapa sub kontraktor BOB itu.

Dalam kesepakatan yang ditanda tangani, pertemuan mediasi buruh dan BOB akan dilaksanakan berkisar tanggal 9-12 Mei 2016 mendatang. Kesepakatan itu membuat buruh sedikit lega dan mengurungkan niatnya untuk mogok kerja hingga pertemuan itu terealisasi.

Di lain pihak, Manager BOB Iskandar saat dikonfirmasi mengaku, sangat senang jika Disnakertrans siap memediasi, pihaknya bersedia menemui buruh dengan catatan pihak Dinas bisa menghadirkan sub kontraktor tempat buruh itu bekerja.

Iskandar menjelaskan, efisiensi atau penghematan anggaran tidak hanya dilakukan dengan pengurangan volume kerja yang diberikan pada sub kontraktor. ***

Di internal BOB juga dilakukan efisiensi, yakni dengan cara pemindahan karyawan ke Kantor Pekanbaru untuk mengurangi pengeluaran perusahaan.

"Jadi tidak hanya di sub kontraktor yang berkurang, untuk mengurangi pengeluaran biaya transportasi beberapa karyawan BOB kita pindahkan ke Pekanbaru. Karyawan setuju asalkan mereka masih bekerja," kata Iskandar.
Sementara soal beberapa kebijakan BOB yang disorot kaum buruh, Iskandar menjelaskan, program tersebut dijalankan sesuai prosedur, melalui rapat pemegang saham dan sudah disetujui oleh SKK Migas.

"Soal powerplan itu kan kejadian di luar planing, sebelumnya di disain dengan bahan bakar gas, namun pihak penyedia Gas PT. Kondor (sekarang Malaka Strait, red) tidak bisa menyediakan kebutuhan gas. Jadi terpaksa menggunakan bahan bakar solar," terang Iskandar.***