BAGANSIAPIAPI (HR)- Saat ini masih banyak tapal batas di Rohil yang belum terdata. Tentu ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan.
Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPRD Rohil, Abu Khoiri terkait hasil rapat dengar pendapat atau hearing pihaknya dengan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang membidangi pemerintahan dan hukum, di Kantor DPRD Rohil, Bagansiapiapi, Selasa (9/12). Rapat juga digelar terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015.
Dalam hearing Komisi A lebih menekankan tentang persoalan tapal batas antarkabupaten, provinsi, kecamatan dan desa. Konsepnya, bahwa persoalan tapal batas di Kabupaten Rohil masih banyak yang belum terdata, karena batas antarkepenghuluan masih berpatokan pada garis sungai, dan parit.
"Kita sudah minta bagian SKPD terkait menyangkut persoalan tapal batas kepenghuluan dapat dituntaskan, terpenting batas kabupaten yang terkadang sering menimbulkan konflik sosial," ungkapnya.
Selain itu, persoalan hutan di Kabupaten Rohil harus ditindaklanjuti. Dari laporan Dinas Kehutanan hampir seluruh hutan di Rokan Hilir sudah habis. Artinya, tidak ada lagi yang bestatus hutan milik negara.
"Hutan sudah banyak digarap masyarakat serta oknum pendatang. Ini tentunya menjadi perhatian serius bagi komisi A menindaklanjutinya. Saya berharap dinas dapat bekerja lebih baik sesuai tupoksinya," tegasnya.
Mutu Bangunan
Aboy, begitu ia akrab disapai, juga mengatakan melihat realitas pembangunan di daerah, dirinya sangat menyayangkan rendahnya mutu kualitas bangunan milik pemerintah daerah. Hal ini membuatnya miris Rohil dapat melaju pesat dalam peningkatan pemerataan pembangunan. "Kenapa saya bilang, riil pembangunan hampir ulang dari nol, karena rendahnya mutu kualitas akibat lemahnya perencanaan dan pengawasan," terangnya.
Di samping itu, dapat dilihat jalan kelas rigit hanya bertahan setahun bahkan kurang dari itu. Ke depan, dibutuhkan uji kualitas yang disesuikan dengan kapasitas jalan agar dapat bertahan lama. zmi