JAKARTA (riaumandiri.co)-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan pendidikan harus dibenahi.

Dia mengatakan, meskipun anggaran pendidikan telah dialokasikan 20 persen dari APBN sejak 2008, namun sampai 2012 belum terlihat nyata peningkatan kualitas pendidikan tersebut.

"Masalahnya bukan pada berapa jumlah anggarannya, tetapi bagaimana penggunaan anggaran itu," kata dia dalam Musrenbangnas 2016, di Jakarta, Rabu (20/4).

Menurut mantan Menko Bidang Perekonomian itu, distribusi guru masih kurang merata. Di berbagai daerah, rasio pengajar dan peserta belajar sudah melebihi ideal. Bahkan ada di beberapa tempat rasionya satu guru 12 murid.

Akan tetapi, kata Sofyan, di beberapa daerah lain masih banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang selalu meminta tambahan guru honorer.

"Kenapa? Karena guru itu bertumpuk di kota. Di desa sudah tidak mau lagi mengajar. Ini yang harus kita ubah sekarang," ucap Sofyan.

Selain itu dia menyampaikan, lantaran beban pelajaran yang banyak, tak sedikit juga sekolah yang bertindak curang. Pengajar memberikan soal-soal pelajaran beserta bocoran kunci jawabannya.

"Intergritas ini penting. Akhrinya kita pikirkan bagaimana kurikulum itu kita kurangi. Anak saya sekarang sekolah SMA di luar negeri. Pelajarannya cuma empat. Dan kita tidak melihat anak luar negeri lebih bodoh dari anak Indonesia," imbuh Sofyan.

Atas dasar itu dia bilang, integritas ditingkatkan dengan cara mengurangi beban kurikulum. Integritas yang dimaksud meliputi perilaku tidak mencontek, jual-beli ijazah, sertifikat palsu, dan plagiarisme.(kcm/pep)