Jakarta (riaumandiri.co)-Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris mengaku telah membayar klaim sebesar Rp57,8 triliun sepanjang tahun lalu kepada penyedia layanan kesehatan yang bekerjasama dengan badan yang dipimpinnya.

 Klaim tersebut melingkupi total klaim seluruh peserta iuran yang jumlahnya mencapai 146,7 juta jiwa.

Fahmi menuturkan, klaim tersebut berasal dari jumlah kunjungan atau pemanfaatan fasilitas kesehatan peserta BPJS Kesehatan sebanyak 100,62 juta kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kemudian ada juga klaim atas 39,81 juta tindakan rawat jalan dan 6,31 juta tindakan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) di rumah sakit atau poliklinik.

"Selama 2015, program jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 19.969 FKTP, 1.847 rumah sakit, dan 2.813 fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek, optik, dan lainnya," jelas Fahmi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/4).

Ia juga mencatat, hingga akhir tahun BPJS Kesehatan memiliki aset lancar berupa uang kas sebesar Rp1,94 triliun. Dana kas sebesar itu berasal dari sisa penerimaan setelah dipotong manfaat atau klaim yang dibayarkan tahun lalu.

Sementara penerimaan berasal iuran premi sebesar Rp52,78 triliun serta penerimaan dari suntikan Penanaman Modal Negara (PMN) yang cair di September 2015 sebesar Rp5 triliun.

"Kalau dikatakan BPJS tidak punya uang untuk membayar rumah sakit itu salah. Kami masih punya uang untuk membayar fasilitas kesehatan yang ditagihkan," kata Fahmi.

Selama ini, BPJS Kesehatan memang mencatatkan angka yang tidak cocok antara tarif yang berlaku dan tarif berdasarkan perhitungan aktuaris. Ketidakcocokan ini menimbulkan tingginya pembayaran klaim, sementara tidak diimbangi dengan iuran yang masuk.

Dari proyeksi Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan 2016, BPJS Kesehatan memperkirakan bakal mengalami defisit Rp9,25 triliun tahun ini. Namun masih bisa terkompensasi Rp2,19 triliun akibat adanya kenaikan penerimaan dari naiknya tarif iuran peserta BPJS Kesehatan kelas I dan II. Sehingga tahun ini masih menyisakan potensi defisit sekitar Rp7,06 triliun.

"Jadi tidak benar kami BPJS Kesehatan nggak punya uang buat bayar klaim dari rumah sakit. Buktinya kita punya kas tahun lalu setelah audit sebesar Rp1,94 triliun," katanya.

BPJS Kesehatan juga mencatatkan hasil dana kelola investasi BPJS Kesehatan sebesar Rp1,67 triliun tahun lalu. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menambah sumber pendanaan untuk menjalankan fungsi sosial perusahaan tahun ini.

"Kami kerja keras dan berhasil mengumpulkan yield dari investasi di beberapa instrumen sebesar Rp1,67 triliun," jelas Fahmi.(ant/mel)