JAKARTA (riaumandiri.co)-Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menyayangkan masih ada perlakuan diskriminatif terhadap siswa penyandang disabilitas pada masa Ujian Nasional.

Salah satunya adalah karena ketidaktersediaan naskah soal berhuruf braille bagi peserta UN penyandang tunanetra di sejumlah daerah.

Padahal, dua pekan lalu, Undang-Undang Penyandang Disabilitas baru saja disahkan. Menurut dia, aturan terkait perlakuan diskriminatif seperti itu sudah ada di dalam UU tersebut.

"Kalau pemerintah masih diskriminatif, berarti ada pelanggaran pada UU. Ini bisa serius jika tidak pemerintah menyepelekan masalah ini," ujar Saleh melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/4).

Jika alasan ketidaktersediaan soal ujian braille adalah karena biaya produksinya mahal, lanjut dia, maka alasan ini bisa diperdebatkan.

Sebab, anggaran UN yang tinggi dinilai kerap jadi bahan perbincangan di publik. Sehingga, kata Saleh, seharusnya dari anggaran UN yang besar tersebut dialokasikan juga untuk keperluan bagi peserta UN penyandang disabilitas.

Selain itu, sistem pelaksanaan UN saat ini adalah berbasis komputer. Karena itu, jika soal UN braille dinilai mahal, penyandang disabilitas bisa diikutkan dengan memakai komputer.

"Ada banyak program komputer yang bisa membantu mereka, terutama yang tuna netra. Tinggal ada niat baik atau tidak saja dari pemerintah," tutur Politisi Partai Amanat Nasional ini.(kcm/pep)