KPK Diminta Sadap Hp Pejabat

KPK Diminta Sadap Hp Pejabat

PEKANBARU (riaumandiri.co)-Komisi Pemberantasan Korupsi diminta menyadap handphone pejabat di Pekanbaru. Pejabat ini dinilai rawan bermain terhadap 1.500 paket yang saat ini dilakukan sistem penunjukan langsung.

Hal ini dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kon traktor Konstruksi Indonesia, Syakirman, Jumat (1/4). Dikatakannya, proyek dengan sistem penunjukan langsung ini sangat rawan untuk tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ia mencontohkan pada Dinas Cipta Karya Kota Pekanbaru tahun 2015 lalu, ada sekitar 600 lebih paket pekerjaan yang dipecah-pecah dan dilakukan sistem penunjukan langsung.

 "Satu kontraktor ada yang memperoleh pekerjaan 10 hingga 30 paket pekerjaan. Ini tentunya sudah tidak lazim lagi dan bertentangan dengan kemampuan dasar perusahaan kecil, yang hanya diperbolehkan hingga lima paket," ujarnya.

"Beberapa kontraktor ada yang mengadukan kepada saya selaku Ketua Umum AKSI, bahwa diduga proyek tersebut dibagi-bagi dan ada yang mengkoordinir fee proyek. Namun ini tentunya sulit untuk dibuktikan.

Karena itu, perlu ban tuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan terhadap handphone pejabat di Pekanbaru saat ini. Apalagi saat ini ada sekitar 1,500 paket yang akan dilakukan penunjukan langsung," ungkap Syakirman.

Lebih lanjut dikatakan Syakirman,  "Di Riau, saya melihat hanya di Pekanbaru saja yang berani melakukan pemecahan paket sejenis, seperti pembangunan semenisasi yang satu jalannya bisa dipecah per gang.

 Sementara di kabupaten lain, seperti di Kabupaten Pelalawan dan Kam par hal ini tidak ditemukan. Berarti di Kabupaten lain sudah mulai meminimalisir terjadinya penyimpangan, sementara di Kota Pekanbaru makin meraja lela," ujarnya.(hen)