Pemprov Desak Pusat Segera Sahkan RTRW

Sektor Migas Masih Rawan Korupsi

Sektor Migas Masih Rawan Korupsi

PEKANBARU (riaumandiri.co)-Komisaris Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif, menilai, sumber daya alam di Riau, khususnya sektor minyak bumi dan gas, masih rawan korupsi. Jumlahnya diperkirakan bisa mencapai triliunan rupiah. Untuk mencegah hal itu, pihaknya akan mendampingi setiap daerah dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Sektor Hal itu dilontarkannya dalam acara Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi Tahun 2016 di Balai Serindit Gedung Daerah, Kamis (17/3). Kegiatan itu dihadiri Dirjen ESDM dan Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman.

Menurutnya, untuk mencegah terjadinya korupsi, harus ada transparasi dalam pengelolaan sektor migas tersebut.
"Potensinya banyak, itu mulai dari hulu dan hilirnya, termasuk pompa-pompa minyaknya. Oleh karena itu KPK mempunyai perhatian besar terhadap ESDM ini. Potensi korupsinya bisa triliunan," ujarnya.

Ditegaskan Laode, Riau sudah mencatat sejarah dengan tertangkapnya tiga Gubernur Riau, karena kasus korupsi dan suap. Meski demikian, pihaknya melihat belum perkembangan signifikan terkait kesadaran untuk menghindari korupsi di Riau.

"Sejauh ini belum tampak ada perubahan signifikan. Karena itu, KPK punya strategi lain agar semua kekayaan alam yang ada di Riau ini bisa dikelola dengan baik, secara transparan, akuntable, supaya masyarakat dapat menikmati kekayaan alam di Riau ini," tegasnya.

Untuk mendukung jalannya program yang akan dijalankan KPK di Provinsi Riau. KPK telah menempatkan anggotanya untuk mengawasi sistem Pemerintahan, sistem perizinan kebun sawit, hutan, pertambangan lainnya.
"Termasuk pengelolaan APBD-nya juga kita awasi juga. Sektor sawit, perkebunan, infrastruktur banyak terjadi potensi Korupsi di Riau," ujarnya lagi.

Segera Sahkan RTRW
Pertemuan itu juga dimanfaatkan Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, dengan meminta pemerintah pusat segera mengesahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau, yang hingga kini belum kunjung pasti.


Menurutnya, akibat belum disahkannya RTRW Riau, menyebabkan banyaknya pengelolaan produksi sumber daya alam di Riau jadi terhambat. Dikatakan, RTRW masih jadi masalah paling besar yang saat ini tengah membelenggu pengembangan investasi di Riau.

Sedangkan terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil dan perhitungan sektor Migas, pihaknya juga meminta pusat bertindak transparan. Sebab, sejauh ini Riau sendiri tidak tahu berapa minyak yang telah dihasilkan Riau. Selama ini, data lifting minyak bumi masih menjadi wewenang pusat.

"Kita meminta agar ESDM transparan, dalam memberikan penjelasan DBH kepada kita, termasuk berapa lifting minyak kita ini. Kita selama ini kan tidak tau berapa penghasilan Migas kita," kata Plt Gubri.

Menanggapi hal itu, Dirjen ESDM, berjanji akan memberikan kunci berapa lifting minyak yang dihasilkan setiap harinya. Termasuk berapa besar penghasilan yang diterima dari Migas.

"Kita berikan pasword liftingnya berapa yang dihasilkan. Termasuk DBH yang diterima setiap daerah," kata Dirjen ESDM, Teguh Padmuji.

Rakor kemarin juga dihadiri Plt Gubernur Sumut, Gubernur Aceh, dan Sekda Kepri. Dari pemaparan seluruh pimpinan daerah tersebut meminta agar Kementerian ESDM dan SKK Migas transparan dalam pengelolaan Migas dan energi lainnya. (nur)