PASIRPENGARAIAN (riaumandiri.co)-Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendatangi Kantor DPRD Rohul, Senin (14/3). Mereka mempertanyakan pencairan tahap ketiga Anggaran Dana Desa (ADD) di tahun 2015 yang tersisa 20 persen lagi.

Para kades dikoordinatori Ketua DPC Apdesi Kabupaten Rohul, Yarmanis (Kades Rambah Samobarat) dan Sekretaris, Maisar (Kades Pematangan Berangan).

Kedatangan para kades disambut Wakil Ketua DPRD Rohul (Fraksi PDIP), Hardi Chandra, anggota DPRD Rohul Syahril Topan (Fraksi PAN), Thamrin Nasution (PKB), Budi Suroso (Fraksi PDI-P).

Dikatakan Yarmanis seluruh kades pada tahun 2015 mendapat dana ADD dengan jumlah yang bervariasi, di mana pencairan dana dilakukan sebanyak 3 tahap yakni tahap 1 sebesar 40 persen dan tahap ke-2 40 persen dan tahap ketiga 20 persen. Namun yang cair hanya tahap satu dan tahap dua, sedangkan tahap ketiga sebesar 20 persen tidak cair.

Untuk itu Apdesi mempertanyakan dana tersebut apakah bisa dimasukkan ke dalam APBD murni tahun 2016 atau dana perubahan tahun 2016.

"Kami sudah mendatangi TAPD supaya anggaran yang 20 persen itu ditampung di APBD Tahun 2016 ini. Kami  minta tindak lanjutnya dari para wakil rakyat dan kami datang ke DPRD ini  memperjuangkan hak kami," paparnya.

Menanggapi hal itu anggota Dewan M.Syahril Topan mengatakan, dana ADD itu sudah ditampung
dalam  APBD Murni tahun 2015, sedangkan teknis pembayarannya Apdesi dipersilakan mempertanyakan ke pengelolaan keuangan daerah.

"Kita tidak mau melanggar hukum, jadi ada atau tidaknya dana ADD tersebut atau dilakukan tunda bayar, Banggar DPRD Rohul masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," jawabnya.

"Kita tak mau menyalahi dan melanggar hukum, semuanya ada aturannya," terangnya.
Kades Tambusai Timur, Zulkarnain mempertanyakan apakah dana tersebut masuk dalam utang atau tidak, apakah akan dibayar tahun 2016 ini. "Kami ingin kejelasan, soalnya TAPD menyatakan itu sudah diajukan ke DPRD dan akan dilakukan tunda bayar," tanyaknya.

Pernyataan kades langsung dijawab, anggota Badan Anggaran (Banggar) Thamrin Nasution. Jawabnya dana ADD tersebut tidak ada ditampung dalam RAPBD 2016 ini.

"Setahu kami belum disampaikan oleh TAPD, namun yang disampaikan hanyalah utang kepada pihak ketiga," papar Nasution.

Wakil Ketua DPRD Rohul Hardi Chandra sebagai moderator mengatakan, dirinya sudah mendapat surat dari Bupati Rohul sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) Rohul, bahwa yang diajukan hanya utang kepada pihak ketiga dan pembebasan lahan.

"Sedangkan untuk dana ADD itu sama sekali tidak ada," pungkas Hardi Chandra.
Dari hasil pertemuan itu direncanakan Badan Anggaran DPRD Rohul bersama dengan TAPD pada hari ini, Selasa (15/3) akan mempertanyakan permasalahan tersebut kepada Gubernur Riau, untuk mancari jalan keluarnya.***