PEKANBARU (riaumandiri.co)-Hingga saat ini pemadaman lahan yang terbakar di sejumlah daerah, masih terus dilakukan tim Satgas Karhutla Riau. Namun petugas terkendala dalam mengatasi kebakaran lahan, khususnya di kawasan yang sulit dijangkau lewat jalan darat.

Sejauh ini, bantuan helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), belum kunjung diterima.

Satgas
Begitu pula dengan bantuan helikopter yang dijanjikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dansatgas Karhutla Riau, Danrem 031/WB Brigjen TNI Nurendi, mengakui, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala bagi pihaknya, khususnya untuk untuk memadamkan api yang lokasinya jauh dari jangkauan.

Praktis, sejauh ini tim Satgas Karhutla baik TNI, Polri dan masyarakat, hanya menggunakan mesin air yang terbatas. Memang sejauh ini ada bantuan dari helikopter dari pihak perusahaan, namun jumlah unitnya juga terbatas sehingga pemadaman belum bisa dilakukan secara maksimal.

"Bantuan udara memang sangat dibutuhkah. Helikopter atau pesawat bisa digunakan untuk keperluan bom air," ujarnya, Kamis (10/3).

Dijelaskan Danrem, pihaknya telah mengajukan permintaah pesawat dan Heli ke BNPB, setelah Riau menaikkan status Siaga Darurat Karlahut. Item yang diajukan dua pesawat untuk water bombing dan helikopter untuk patroli dan membawa pasukan di wilayah yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat.

"Jadi dua pesawat itu nanti akan kita tempatkan satu di Pekanbaru dan satu di Dumai, tentunya pesawat yang mampu membawa air untuk watet bombing. Selain itu pesawat untuk membuat TMC, jika hujan tidak juga turun diwilayah Riau," ungkap Jendral bintang satu ini.

Sejauh ini kata Danrem, pasukan yang diterjunkan di daerah yang mengalami kebakaran berjumlah 400 personil. Jika nanti kebakaran lahan terus meluas, sudah ada pasukan yang stand by. Begitu pula dari pihak Lanud, Lanal serta Polri.

"Sekarang yang terjun itu masih mampu bekerja. Kalau kurang, cadangan siap kita kirimkan," kata Danrem.
Terus Dimonitor Sementara itu, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, pihaknya terus memonitor lahan yang masih terbakar. Koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, Manggali Agni, BPBD. Bila dibutuhkan, pihaknya siap menambah personil dari Satpol PP Riau.

Plt Gubri juga mengakui, pihaknya masih menunggu bantuan helikopter yang dijanjikan BNPB. "Untuk menjangkau lokasi kebakaran, butuh waktu, kadang akses jalannya ada kadang tidak. Karena itu bantuan udara seperti heli begitu dibutuhkan," ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak akan ada main-main lagi, sesuai dengan hasil pertemuan dengan Kepala BNPB, Pangdam I Bukit barisan dan tim Satgas. Jika ditemukan titik api, langsung dipadamkan.

"Begitu lahan itu sudah dipadamkan langsung diidentifikasi lahan itu milik siapa. Dan langsung diproses kenapa membuka lahan dengan membakar," tegasnya.

Dewan Kecewa
Masih berulangnya Karhutla di beberapa daerah di Riau, juga mendapat sorotan dari DPRD Riau. Masalah Karhutla juga sempat disinggung dalam rapat paripurna DPRD Riau, Kamis (10/3) yang mengagendakan paripurna Ranperda Pariwisata dan Tujuan Wisata.

Dewan mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah, yang dinilai tidak serius dalam mencegah terjadinya Karhutla. Seperti dituturkan juru bicara Fraksi PAN, Syamsurizal, munculnya titik api saat ini, juga akibat tidak seriusnya pemerintah baik provinsi dan kabupaten, dalam mencegah terjadinya Karhutla.
Sementara juru bicara Fraksi PKB, Rosfian. "Sebagai wakil rakyat saya sangat kecewa kembali munculnya titik api, apalagi beberapa daerah sudah memasuki musim kering seperti terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti pemerintah harus memberikan bantuan kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan satelit NOAA, Kamis (10/3) titik api sudah berkurang drastis karena adanya hujan. Hingga Kamis kemarin, tinggal dua titik api lagi yang masih terpantau di Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan. (nur, rud)