Hingga Maret 2016 Mendatang

PLN Teken Kontrak Pembelian Listrik 19 Ribu MW

PLN Teken Kontrak Pembelian Listrik 19 Ribu MW

Jakarta (riaumandiri.co)-PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejak 2015 telah menyepakati pembelian listrik sebesar 19 ribu Mega Watt (MW) dari produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).

Selain itu, perusahaan listrik pelat merah itu juga telah mengantongi sejumlah kontrak kerjasama rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) dengan swasta.

"Pada akhir tahun lalu, tandatangan sudah 17 ribu MW. Jadi, dalam dua bulan ini ada progress 2 ribu MW,” tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDSM) Sudirman Said di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Kamis (3/3).

Setelah perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) ditandatangani, lanjut Sudirman, PLN dan swasta masih harus melalui beberapa tahap finalisasi yaitu pendanaan (financial close), pembebasan lahan, hingga masuk ke tahap konstruksi.

"Saat ini, yang sudah mencapai financial closing (ada 5.329 MW yang terdiri dari 34 IPP,” ujarnya.
Financial close merupakan tahapan pengembang listrik swasta saat menandatangani perjanjian kredit atau pencairan dana. Sebagai informasi, PLN pada tahun ini menargetkan penandatanganan kontrak baru pengadaan listrik sebesar 15.533 MW, melalui tender  37 proyek pembangkit listrik.

Dari puluhan proyek listrik tersebut, 19 proyek pembangkit memiliki kapasitas 8.368 MW dan telah memasuki proses lelang. Sementara, 18 proyek sisanya berkapasitas 7.165 MW dan dalam tahap pengadaan.

"Mengenai target 35 ribu MW, kita bekerja maksimal kita kejar agar seluruh target bisa terealisasikan," ujarnya.
Untuk mempercepat pengadaan listrik, Presiden Joko widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) pada 8 Januari 2016.

Melalui Perpres tersebut, PLN dan IPP memperoleh dukungan berupa penjaminan percepatan perizinan dan non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, dan penyediaan tanah. Diharapkan, dengan adanya dukungan itu target rasio elektrifikasi 97 persen bisa dicapai pada 2019.(cnn/mel)