PASIR PENGARAIAN (riaumandiri.co)- Pembahasan lanjutan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2016 hingga kemarin masih berlangsung.

Sementara dari pihak Dewan mengaku sangat selektif dan berhati-hati  jangan sampai APBD tahun 2016 mengalami defisit seperti tahun sebelumnya.

Hal ini seperti yang disampaikan Pimpinan DPRD Rohul Hardi Chandra, di ruang kerjanya Selasa (1/3).

Katanya, sesuai hasil penelitian yang dilakukan DPRD dalam pembahasan diketahui bahwa usulan pendapatan yang disampaikan oleh TAPD  kurang lebih 1,4 triliun ternyata tidak ada usulan yang bisa menampung aspirasi dari musrenbang dan reses DPRD.

Oleh sebab itu DPRD bersama TAPD terus melalukan pengoptimalan belanja dari tiap satker untuk mendapatkan pembangunan. Karena usulan belanja yang disampaikan TAPD hanya bisa mengandalkan DAK dan bantuan keuangan Provinsi.  

“Kabupaten Pasamanbarat saja yang APBD-nya hanya sekitar Rp600 miliar tetap bisa melaksanakan pembangunan sarana infrastruktur. Kenapa Rohul tidak bisa? Oleh sebab itu, DPRD sangat hati-hati dengan harapan kegiatan pembangunan bisa dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD,” tegas Hardi Chandra.

Diakui Hardi Candra, besaran pendapatan yang diusulkan TAPD pada KUA-PPAS tahun 2016 sekitar Rp1,5 triliun dan belanja sekitar Rp 1,7 triliun. Dengan kondisi tersebut katanya, membuat DPRD lebih teliti.

Karena, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD 2015, dari anggaran Rp1,6 triliun yang terealisasi hanya sekitar 1,2 triliun.

Meski demikian tambah politisi berlambang banteng dan bermoncong putih ini tetap berharap pada bulan Maret ini APBD 2016 sudah disahkan.

“Harapan kita bulan tiga ini APBD sudah disahkan. Sehingga dijadwalkan pada bulan April 2016 APBD sudah bisa dipergunakan,” tutupnya.***