Pangkalan Kerinci (riaumandiri.co)-Ketua Komisi I DPRD Pelalawan Eka Putra mengaku belum puas terhadap kinerja aparatur di Dispenda. Pasalnya potensi PAD yang dikelola belum berjalan maksimal.

"Kita berharap kinerja Dispenda dalam menggali potensi PAD harus lebih ditingkatkan. Jangan hanya kaku dengan hasil pengelolaan daerah yang sah yakni hasil kekayaaan daerah yang dipisahkan seperti investasi pada lembaga keuangan yang ada," kata Eka, Jumat (12/2).

Menurutnya, kalau hanya terpaku dengan pendapatan pihak ketiga amat disayangkan karena itu ibarat berburu binatang di kebun binatang."Seharusnya lebih kreatif dan inovatif lagi dalam menggali potensi PAD yang betul-betul dihasilkan sendiri oleh Dispenda Pelalawan," ungkapnya.

Ditambahkan Eka Putra, saat ini peningkatan PAD yang terbesar yakni dari sektor pajak bumi bangunan Pedesaan dan perkotaan (PBBP2) yang dikelola langsung oleh Pemkab Pelalawan.

"Sebelumnya pajak PBBP2 ini dikelola oleh pusat. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan. Sedangkan pajak yang masuk dalam PBBP2 ini salah satunya yakni pajak rumah dan pajak tanah serta lainnya. Dan ini merupakan pajak yang paling besar daripada pajak lainnya, seharusnya ini sudah harus berjalan," tukasnya.

Selain PBBP2 juga ada 11 jenis pajak daerah yang diberi kewenangan kepada daerah untuk mengelolanya antara lain pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, parkir, penerangan jalan, air bawah tanah, sarang burung walet, galian C, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( PBBP2).

Untuk itu, lanjut Eka Putra pada tahun ini pihak Dispenda harus lebih fokus melihat peluang PAD. Pendataan dan akurasi terhadap data seluruh pendapatan pajak yang dikelola daerah, terutama sekali PBBP2 harus sudah terdata.

"Jadi ke depannya tidak hanya sekedar mengejar target PAD 10 persen dari Pendapatan daerah saja Kalau bisa Itu bisa lebih Kalau dijalankan dengan fokus.Aamat disayangkan peluang hilang begitu saja tanpa Ada hasilnya bagi Daerah," tutupnya.***