PEKANBARU (riaumandiri.co)-Dengan turunnya suku bunga dari 12 persen menjadi 9 persen, seharusnya menjadi langkah positif bagi dunia industri dalam mengembangkan usaha. Pasalnya, dengan penurunan suku bunga tersebut akan semakin banyak potensi penyebaran uang ditengah masyarakat.

Sehingga pertumbuhan ekonomi Riau bisa berangsur membaik.

Demikian diugkapkan oleh Anggota DPR RI Komisi IX Jon Erizal, usai acara FGD Badan Supervisi BI, Jumat (5/2), di kantor BI Riau. Menurutnya, seharusnya pelaku usaha bisa memanfaatkan kondisi ini. Namun hal tersebut sangat disayangkan, karena masih banyak masyarakat yang merasa takut dan enggan untuk berurusan dengan pihak perbankan karena terkesan berbelit-belit.

Oleh sebab itu diharapkan kepada perbankan untuk bisa membuat program khusus yang bisa diminati masyarakat. Begtupula halnya bagi Bank Indoensia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Riau diangga belum bisa memberikan pengawasan ketat terhadap penyuluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Riau secara tepat sasaran.

Menurut selama ini masih banyak penyaluran KUR kepada masyarakat tidak tepat sasaran, sementara persoalan para pelaku usaha mikro kecil dan mengengan di Riau, mengeluh soal kekurangan modal dan pembiayaan usaha. "Kami mengetahui bahwa program penyalurkan KUR dari pemerintah awalnya sudah dihentikan. Hasil pembahasan kami kemudian memutuskan bahwa KUR tidak bisa dihentukan," katanya.

Ia menambahkan, sejauh ini BI dan pihak OJK harus tetap melakukan dorokan kuat kepada industri jasa keuangan di Riau untuk tetap menjalankan KUR, supaya masyarakat dan pelaku UMKM tetap bisa memperoleh jaminan modal untuk usahanya.

Penetapan kredit dari awalnya yang tinggi, kini untuk tahun 2016 pemerintah memberikan subsidi besar untuk KUR sehingga dari sebelumnya 12 persen menjadi 9 persen.

"Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa masih saja masyarakat tidak mengetahui hal itu. Bahkan asosiasi pengusaha saja masih belum mengerti persoalan teknsi penyaluran KUR. Inikan aneh," katanya.

Menyikapi persoalan ini, dia melihat bahwa BI dan OJK belum maksimal menjakan fungsinya. Menurutnya, lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengawasi dan mengatur regulasi keuangan itu harus membuat program sosialisasi yang masif supaya penyaluran KUR tepat sasaran.
 
"Selain dalam bentuk diskusi grub, tidak ada salahnya jikalau BI dan OJK langsung melakukan sosialisasi ke para pelaku usaha, misalnya nelayan dan petani serta pelaku yang selama ini menggantungkan ekonominya ke sektor perkebunan untuk mendapatkan KUR. Eksekusi lagi. Jangan hanya sebatas berbicara diforum. Biasa saja ambil 5 sampai 10 orang untuk dijadikan sampel penerima KUR," sambungnya.

Dengan demikian, KUR yang diharapkan bisa menggerakkan sektor UMKM di Riau bisa tetap berkembang dan bertahan. Sebab sudah ada langkah pasti untuk menopang modal dan keuangan mereka. (nie)