YOGYAKARTA (riaumandiri.co)-Presiden Joko widodo mengatakan, pihaknya menerima tentang adanya 3 ribu Peraturan Daerah yang dinilai bermasalah, karena dinilai bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya. Perda tersebut ditemukan ada di 516 kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia.

Terkait hal itu, Presiden mengatakan dirinya sudah menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencabut Perda-perda bermasalah tersebut.
"Ada 3 ribu Perda bermasalah.

Presiden cabut saja. Entah masalah tarif, perizinan yang bertolak belakang dengan UU," ungkapnya, ketika memberi sambutan dalam pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia, yang digelar di Universitas Negeri Yogyakarta, Jumat (29/1) malam.

Presiden berharap, Mendagri tidak usah melakukan kajian terlalu lama. Sebab, dalam setahun mungkin hanya bisa mengkaji 15 Perda yang bermasalah. Jika dibiarkan berlarut-larut, keberadaan Perda bermasalah tersebut pada akhirnya akan menyengsarakan masyarakat.

"Jangan bikin rakyat makin susah gara-gara peraturan yang tumpang tindih dan kadang berlawanan dengan peraturan lainnya," urainya.

"Tidak perlu dikaji-kaji lagi pak Menteri ya, cabut saja. Jangan bikin rakyat makin susah gara-gara peraturan yang tumpang tindih dan kadang berlawanan dengan peraturan lainnya. Saya yakin pak Menteri bisa selesaikan tahun ini ya?" ungkap Jokowi.


Tidak hanya Perda, pemerintah juga disibukkan dengan peraturan dari kementerian yang mencapai 42 ribu. Menurut Presiden Jokowi, kondisi ini membuat gerakan pemerintah menjadi lambat. Padahal saat ini persaingan dengan negara lain semakin ketat.

"kita harusnya gesit lincah, tapi faktanya malah ruwet. 42 ribu regulasi di kementerian. Kenapa kita itu senang banget bikin peraturan? Malah bikin lamban," tandasnya.

Ubah Mental
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta seluruh rektor Perguruan Tinggi di Indonesia untuk ikut serta berperan mengubah karakter mental bangsa.

"Kalau bangunan karakter kita masih suka dengan hal-hal yang berbau subsidi, masih suka dengan hal-hal yang menyenangkan diri kita, maka akan sangat berbahaya sekali dalam era persaingan seperti saat ini," tambahnya.

Namun demikian, Jokowi mengakui, bukanlah hal yang mudah dalam mengubah karakter mental bangsa.

"Kenapa sih kita mumet? Ternyata kita punya 42 ribu aturan regulasi. Aturan ini yang buat siapa, sih? Ya kita sendiri. Buat aturan segitu banyaknya buat apa sih? Menjerat diri kita, membuat kita tidak cepat," tegasnya.

Padahal, di era persaingan yang tinggi seperti saat ini, kata Presiden, Indonesia membutuhkan kecepatan, produktivitas, etos kerja, dan efisiensi. (bbs, dtc, mdk, okz, sis)