JAKARTA (HR)-Setelah ditetapkan menjadi ketua Tim Transisi Partai Golkar, Jusuf Kalla mengaku akan segera berdialog dengan para anggotanya untuk mekanisme penyelesaian partai berlogo pohon beringin tersebut.

Dia mengaku, Partai Golkar secepatnya harus punya kepengurusan yang baru setelah Kementerian Humum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencabut kepengurusan kubu Agung Laksono, dan tidak mengeluarkan SK untuk Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (Ical).

"Saya akan tanya bagaimana yang intinya persatuan. Saya juga baru mau bicara dengan teman-teman bagaimana itu (mekanisme selanjutnya)," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (18/1/2016).

JK mengaku, sesuai kesepakatan Partai Golkar harus melakukan Munas agar SK baru dari Kemenkumham tersebut bisa keluar. "Pada ujungnya, apapun harus ada Munas," katanya.

Sampai saat ini dia juga mengaku belum ada pembentukan panitia dari Munas baru tersebut. Pasalnya sampai saat ini masih tengah dikomunikasikan lebih jauh.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi menunjuk Jusuf Kalla sebagai ketua tim transisi, sementara BJ Habibie ditempatkan sebagai pelindung.

Susunan pengurus tim transisi adalah BJ Habibie selaku pelindung dan ketua Jusuf Kalla. Sementara anggotanya, adalah Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul latif, Siswono Yudohusodo, Aburizal Bakrie, Agung laksono, Teo Sambulaga, Sumarsono, dan Abdul Latif.

Dalam menjalankan tugasnya, tim transisi mempersiapkan kepesertaan Munas, panitia penyelenggara, menetapkan waktu dan tempat, serta membuat aturan dan ketentuan yang menjamin pelaksanaan munas yang aspiratif, demokratis, terbuka, dan akuntabel.(okz/dar)