PEKANBARU (HR)-Pemerintah Provinsi Riau bersama aparat TNI, Polri dan tokoh lintas agama di Riau menyepakati pencegahan dini terhadap teroris dan berkembangnya organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Riau.

Pencegahan dini perlu dilakukan agar aksi penyerangan dan bom di Jl MH Thamrin, Jakarta, oleh teroris baru-baru ini, tidak terulang kembali.Kesepakatan memerangi aksi teroris tersebut disepakati pada Rapat Koordinasi.

Pemerintah Provinsi Riau bersama Forkopimda dan Forum Komunikasi Umat Bergama (FKUB), Senin (18/2), di aula Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol).
Kepala Badan Kesbangpol, Ardi Basuki, mengatakan, seluruh peserta Rakor telah mengeluarkan pernyataan seruan kepada masyarakat menyatakan tidak menerima apa yang dilakukan teroris, sepakat melawan teroris yang telah merugikan masyarakat bahkan sampai menimbulkan korban jiwa.

"Apa yang telah dilakukan oleh teroris di Jakarta sangat merusak nama Indonesia. Untuk itu perlu pencegahan dini terutama di Riau, jangan sampai terulang kembali," ujar Ardi Basuki.

Sementara itu, terkait dengan keberadaan organisasi Gafatar, Ardi mengatakan telah menghubungi seluruh Kesbangpol kabupaten/kota untuk tidak memperpanjang izin organisasi Gafatar. Karena dari informasi di Kota Dumai, izin organisasi Gafatar sampai tahun 2018. Sedangkan di Pekanbaru sudah dinyatakan tidak diperpanjang dan tidak diakui lagi.

"Pengurus Gafatar di Riau sudah tidak tampak lagi, merek menghilang, tapi tetap harus diwaspadai. Di Dumai juga sudah tidak ada lagi kantornya juga sudah kosong. Gafatar organisasi yang sudah tidak diakui," tegas Ardi.

Sementara itu, Kasi Intel Korem 031 WB, Letkol Eko Prayitno, mengatakan, wilayah Riau sampai saat ini kondisinya masih terkendali dan aman. Namun melihat kondisi wilayah Riau yang dipenuhi perusahaan sawit hampir di seluruh kabupaten/kota, membuat para anggota teroris bisa dengan leluasa bersembunyi, dan mengembangkan organisasinya bahkan dengan leluasa membuat senjata rakitan.

"Wilayah Riau ini sangat luas dengan perkebunan sawitnya. Untuk itu perlu meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Kita tetap melaksanakan tindakan selanjutnya investigasi seluruh pergerakan sampai tindakan ancaman yang terjadi. Kita sepakat menjadikan Riau aman sebagai contoh daerah lain," ungkap Eko.

Terkait dengan keberadaan Gafatar, perwira AD ini mengatakan, saat ini fisik dari Gafatar memang telah banyak yang bubar dan menghilangkan jejak. Namun para pengikut dari Gafatar perlu diberikan pembinaan agar tidak kembali lagi masuk ke organisasi Gafatar dan lainnya.

"Perlu pembinaan-pembinaan kepada mereka. Saat ini mereka menghilangkan jejak, agar tidak kembali lagi mereka diberikan pembinaan," kata Eko.

Sementara itu, perwakilan Kementrian Pertahanan, Kolonel Eka Bagus, menghimbau kepada seluruh masyarakat jangan sampai ada ego sektoral, seluruh masyarakt bahu membahu mewujudkan mengembalikan rasa cinta tanah air, walaupun di jalankan secara bertahap.

"Saat ini kita sudah menjalankan menambah wawasan bela negara, jangan sampai terkecoh dengan ajakan-ajakan organisasi yang tidak jelas. Selain itu kegiatan dakwah dakwah kegamaan ditingkat melalui pendidikan yang benar," ujar Eka Bagus.

Di tempat terpisah Ketua FKUB Riau, Abdul Razak, menjelaskan, perlu peran dari masing-masing tokoh agama dan dalam menyadarkan umatnya, dengan memahami dan mendalami pesan agama masing-masing.

"Dalam konteks kehidupan tokoh agama bisa memberi peran dan sebagai wadah untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Umat akan mengikuti apa yang disampaikan tokohnya dalam menjalankan kehidupan yang benar," kata Abdul Razak.

Dalam rakor tersebut juga disepakati seluruh umat untuk secara bersama menjalankan kerukunan, di antaranya kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Selain itu juga meningkatkan kewaspadaan terhadap isu-isu negatif yang sengaja dilontarkan oleh oknum atau kelompok yang ingin memecah telah kesatuan dan persatuan umat beragama di Bumi Lancang Kuning. (nur)