Pangkalan Kerinci (HR)-Lebih dari 5.000 tenaga honorer yang ditanggung Pemkab Pelalawan saat ini dianggap pemborosan. Pasalnya dengan sekian banyak tenaga honor itu dibanding kinerjanya yang kurang efektif setiap tahunnya pemerintah daerah harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit hingga miliaran rupiah. Tahun 2016 saja pemda menganggarkan dana Rp150 miliar untuk gaji mereka.

"Makanya kita akan evaluasi tenaga honorer yang Ada di SKPD. Kedepan kita hanya akan mengutamakan kebutuhan Dinas sesuai kemampuan dan keahlian. Bayangkan saja anggran untuk tenaga honor 2016 saja mencapai Rp150 Miliar. Inikan namanya pemborosan, kita akan evaluasi Semua SKPD," tegas Bupati HM Harris kepada awak media disalah Satu rumah makan di Pangkalan Kerinci, Senin (28/12).

Dikatakan Bupati, tenaga honor sesuai kebutuhan kontrak. Kita akan berlakukan Januari 2016 Nanti. "Kalau kontraknya habis akan Kita putuskan kontraknya setelah dievaluasi. Termasuk juga guru,Kalau dianggap tidak dibutuhkan dan tidak punya kemampuan tentu akan di evaluasi," sebut Harris.

Menurut Harris, dirinya mendapat laporan banyak tenaga honorer yang tidak efektif. Artinya, penempatan tenaga honor, tidak sesuai dengan bidang ilmu dan kebutuhan SKPD.
"Kalau kerjanya tak ada, itu namanya jelas pemborosan. Ini yang harus Kita evaluasi. Apalagi, kontrak tenaga honor, sampai Desember ini. Januari depan harus kontrak baru lagi," kata Harris lagi.

Dengan Demikian katanya, bagi tenaga honor yang dianggap tidak efektif dan efisien, kontrak nya tidak diperpanjang lagi ditahun depan. Untuk itu pastinya dalam proses seleksi kali ini bupati bersama tim dari masing-masing SKPD bakal melakukan evaluasi mana saja pegawai honor yang dinilai tidak evektif dan mana yang produktif sehingga kinerja pegawai honor yang produktif lah nantinya yang akan di pertahankan untuk di pekerjakan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing SKPD.

Menyikapi hal ini, Ketua Pengusaha Muda Kabupaten Pelalawan Lutfi mengaku kalau sikap pemerintah untuk melakukan efesiansi sangat pas dalam menggunakan anggaran agar tepat sasaran. Artinya anggaran di gunakan sesuai dengan kegunaannya.

"Jadi kalau upaya Bupati untuk melakukan evaluasi tenaga honor untuk melakukan efesiensi anggaran sehingga anggaran yang ada bisa digunakan untuk kegiatan yang lain yang dinilai lebih bermanfaat itu cukup bagus, lagian untuk apa kita meng gaji orang yang tidak bekerja, artinya kita akan menggaji orang yang bekerja saja," kata Lutfi.

Jadi, efesiensi anggaran yang dilakukan Bupati dengan melakukan evaluasi para tenaga honorer pastinya di sikapi secara positif bagi semua pihak demi kemajuan daerah. ***