Bangkinang (HR)-Seluruh satuan kerja diminta untuk mendahulukan kepentingan masyarakat banyak. Untuk itu buat program belanja untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Demikian disampaikan Bupati Kampar Jefry Noer ketika memberikan sambutan pada acara sidang Paripurna membahas Rancangan Anggaran APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin (14/12).

Jefry Noer juga meminta kepada TAPD, agar menyusun anggaran yang benar-benar berdasarkan peraturan yang berlaku supaya tidak tersangkut ke ranah hukum. Yang tidak bersifat tak penting apalagi bersifat hura-hura harus dipangkas.

Kepada anggota dewan boleh "dipreteli" rencana anggaran yang tidak perlu, tolong diteliti penggunaan anggaran SKPD, agar penggunaannya tepat sasaran tidak membuang-buang anggaran saja.

"Hal ini dianggap penting supaya tidak terjadi penggunaan anggaran yang mubazir, tidak tepat kepada program tiga zero yang selama ini sebagai program utama Pemerintah Daerah," ujar Jefry Noer.

Kepada tim TAPD, jangan ada pengeluaran yang tidak penting, karena ini adalah dana Rakyat, diharapkan lebih teliti lagi dalam penggunaan anggaran. Hal ini agar penggunaan dana lebih efisien, karena DBH kita telah dipotong.

Teliti lagi lebih dalam penyusunan dana anggaran belanja daerah ini dengan baik, jangan dulukan dengan kebencian, dulukan penyusunan anggaran atas kepentingan rakyat banyak.

"Saya perintahkan kepala Bappeda untuk memotong dana opersional bupati, wakil bupati sehingga nantinya dapat mengurangi defisit anggaran.

Saya minta agar “kencangkan ikat pinggang” karena yang terpenting sekarang ini adalah bukan anggaran belanja bupati, wakil bupati dan pimpinan serta anggota dewan tetapi yang terpenting adalah bagaimana APBD ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat" ucap Jefry Noer.

Bupati Kampar juga meminta kepada Tim TAPD agar KUA-PPAS disusun dengan hati nurani, walapun anggaran sapi tidak ada dalam pembahasan maka nantinya akan diusahakan dengan cara lain. Yakni  melalui program-program peningkatan ekonomi kerakyatan dari bantuan bank dan CSR perusahaan.

”Tetapi perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa anggota dewan menolak pembahasan anggaran ini dikarenakan dinasnya tidak siap. Jadi bukan kesalahan anggota dewan namun karena dinasnya yang tidak siap," pungkas Jefry Noer.(adv/humas)