Pekanbaru (HR)-Pemerintah Provinsi Riau terus berusaha agar proses percepatan pembangunan kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton (KITB), yang bakal menjadi kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Riau.

Untuk merealisasikannya, Pemprov Riau telah meninjau kawasan tersebut baik bersama kementrian terkait, DPR RI dan DPD RI. Beberapa waktu yang lalu Ketua DPD RI Irman Gusman, bersama empat Senator Riau, Gafar Usman, Maimanah Umar, Instiawati Ayus, dan Uli Purba. Mengadakan rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah dalam rangka konsolidasi anggota DPD RI dengan pemangku kepentingan daerah pemilihan untuk percepatan pembangunan infrastruktur kawasan insdustri Tanjung Buton.

"Kawasan Tanjung Buton ini bakal dijadikan sebagai kawasan Industri baru. Untuk itu perlu percepatannya, karena di Sumatra ini baru satu di teluk semangka, dan Buton ini selanjutnya bakal menjadi pertumbuhan ekonomi Sumatra yang baru," ujar Ketua DPD Riau, Irman Gusman.

Dijelaskan Irman, Ia bersama Plt Gubri langsung meninjau kawasan pelabuhan Tanjung Buton di Kabupaten Siak. Menurutnya, infrastruktur yang ada di kawasan KITB ini sudah memadai, terutama jalan, dan pengembangan pelabuhannya.
Namun yang menjadi kendala dalam penyelesaian pembangunan KITB ini adalah status lahannya, yang masih belum diselesaikan. Dan kondisi tersebut akibat belum disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau.

"Dari kunjungan ini kita akan meyakinkan kepada Pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kawasan ini. Selain itu RTRW Riau kita juga akan berupaya untuk segera di percepat pengesahannya," ungkap Irman.

"Jika ini terwujud, maka komoditas primer kita tidak lagi fluktuatif, sehingga kita bisa mengelola hilirnya dan kemudian harga produk pertanian akan lebih stabil," tambahnya.

Menurut Irman, produk pertanian seperti kelapa sawit dan karet memiliki banyak produk turunan yang bisa diolah dan kemudian dipasarkan dengan daya tawar yang lebih baik. Jika ada kawasan Induatri di daerah yang akan menampung segala bentuk perindustrian.

"Maksudnya, lebih baik mengekspor ban dibandingkan karet mentahnya. Dan ini bisa dilakukan di Riau, dan jika lebih baik, kenapa harus dilakukan di luar Riau," tegasnya.

Sementara itu, anggota DPD RI asal Riau, Gafar Usman, menjelaskan bahwa, kunjungan kerja DPD RI ke Riau untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Dimana perlu dilakukan percepatan pembangunan kawasan industri di Riau, salah satunya di Tanjung Buton.

"Memang aspirasi yang kita terima perlu diangkat masalah percepatan pelabuhan Buton. Untuk itu kita bersama ketua DPD RI turun ke Buton, percepatan itu perlu koordinasi apa kewenangan Pemproc, Pemda dan apa yang terkait dengan pusat," kata Abdul Gafar.

Dijelaskan Gafar Usman, untuk mensinkronisasikannya, DPD RI langsung membawa Kementrian terkait sebagai langkah untuk mempercepatnya. Melalui dirjen Perindustrian dan Dirjen Perhubungan, bisa melihat dan menampun apa yang menjadi kekurangan dalam percepatan pembangunan di Riau.

"Yang jelas pemerintah pusat telah memberikan dukungan percepatan, dengan catatan perlunya syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pengesahan RTRW dipercepat pengesahan dan kita turut mendorongnya. Jika sudah disahkan semua pembangunan di Riau akan terbuka," jelas Gafar Usman, yang juga di benarkan oleh anggota DPD RI asal Riau, Maimanah Umar.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, Pemprov Riau juga berusaha untuk meyakinkan pusat agar mempercepat RTRW Riau. Tapa ada RTRW Riau yang sah, pembangunan di Riau tidak akan berjalan.
"Sudah ada pembahasan dan kita meminta agar mempercepat pengesahan. Progresnya sudah ada kemungkinan dalam bulan Desember sudah selesai. Jika sudah sah, apapun pembangunan kita baik dari segi ekonomi, infrastruktur dan yang lainnya bisa cepat kita kembangkan," ujar Plt Gubri.

Sementara itu, Bupati Siak, Syamsuar, mengatakan, Program tersebut merupakan cita-cita besar dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ada dua fungsi kawasan ini, yaitu sebagai salah satu outlet regional laut Provinsi Riau dan sebagai kawasan industri. ***