JAKARTA (HR)-Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo, terus mengingatkan Mahkamah Kehormatan Dewan, menggelar sidang terbuka, terkait kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden, yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto.

Dengan demikian, maka akan terlihat jelas siapa yang sebenarnya pemain yang memancing di air keruh, dalam kasus 'papa minta saham' di PT Freeport tersebut.

Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) direncanakan akan mulai membahas proses persidangan terhadap Setya Novanto tersebut, pada hari ini (Senin, 30/11). Sejauh ini, MKD mengaku belum bisa memastikan, siapa saja pihak terkait yang akan dipanggil dan dimintai keterangannya.

"Demi nama baik Novanto, DPR dan Partai Golkar sendiri, sidang-sidang di MKD harus berlangsung terbuka dan transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Agar masyarakat bisa langsung melihat apa sesungguhnya yang terjadi," ujar Bambang, dalam siaran pers, Minggu (29/11).

Sebelumnya, Bambang juga mengatakan bahwa Golkar tak akan bersikap konyol dan mati-matian membela, jika Ketua DPR tersebut terbukti mencatut nama Presiden dan Wapres untuk kepentingannya.

Selain itu, Bambang juga menyebut rekaman percakapan utuh antara Novanto, pengusaha Reza Chalid, dan Presdir PT Freeport Maroef Sjamsoeddin, lebih mengerikan daripada penggalan rekaman yang telah beredar saat ini.

Dengan demikian, Bambang menegaskan, tak ada alasan bagi MKD untuk menggelar sidang tersebut secara tertutup. "Kalau ada anggota MKD dan fraksi yang ngotot agar sidang MKD tertutup, apalagi meminta persidangan MKD itu tidak diteruskan, hal itu patut dicurigai. Selain bertentangan dengan logika publik juga patut diduga anggota atau fraksi tersebut ingin melindungi kejahatan terhadap negara," tambahnya.


Soal legal standing dan cara merekam yang dianggap ilegal, menurut Bambang yang juga anggota Komisi III DPR ini, sudah tidak penting lagi karena itu dua hal berbeda.

"Yang terpenting bagi Golkar adalah membuktikan Novanto tidak seperti yang dituduhkan dalam substansi laporan Sudirman Said (Menteri ESDM, red) tersebut. Golkar berharap laporan Sudirman tidak ditujukan untuk menghancurkan Partai Golkar. Sudirman harus membuka secara lengkap ke publik seluruh isi percakapan yang dimilikinya tersebut. Biar semuanya jelas. Siapa sesungguhnya hantu belau serta ular kadut yang bermain dan hendak mengambil keuntungan dalam proses perpanjangan kontrak Freeport dengan mencatut nama kepala negara dan wakilnya itu," pungkasnya.

Dibahas Hari Ini
Terpisah, Wakil Ketua MKD Sufmi Dascao mengatakan, jadwal persidangan terhadap Setya Novanto akan ditentukan dalam rapat internal MKD yang direncanakan hari ini. "Besok (hari ini, red) rapat internal MKD, jadi ditentukan lewat rapat," terangnya.

Dikatakan, rapat sebenarnya tak hanya membahas soal kasus 'papa minta saham' itu, melainkan juga beberapa perkara lain yang perlu digarap MKD. "Rapat didahului dengan penetapan Wakil Ketua baru dari Partai Golkar (Hardisoesilo diganti Kahar Muzakir)," kata Dasco.

Senada dengan Bambang, Dasco juga sepakat semua proses sidang digelar terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat proses kasus Novanto ini tanpa intervensi dari pihak manapun. "Banyak yang menyatakan harus sidang terbuka, profesional, dan sesuai aturan. Agar masyarakat bisa melihat dari fakta-fakta persidangan," pungkasnya.

Hingga kini, MKD belum menentukan siapa-siapa saja yang bakal dipanggil dalam persidangan nantinya. "Masih jauh kita bicara itu. Karena, rekaman 10 segmen itu belum lengkap, kita akan minta data-data terbaru. Saya tidak bisa ungkapkan, karena ini menyangkut materi," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Selain itu, Dasco juga mengungkapkan dukungannya, terkait permintaan Presiden Jokowi, yang mengigatkan supaya tidak ada pihak-pihak yang melakukan intervensi terhadap MKD.
"Saya sangat setuju dengan Pak Presiden. MKD harus profesional dan sesuai aturan," ujarnya.

Meski tergabung dalam KMP, Dasco menegaskan dirinya tak pernah mendapatkan arahan partai untuk membela Novanto. Dia memastikan tak ada intervensi Ketum Gerindra Prabowo Subianto dalam kasus ini. "Saya sendiri tidak pernah dipanggil dan diarahkan ketua umum," tambahnya. (dtc, ral, sis)