PEKANBARU (HR)-Pemerintah Provinsi Riau, bertekad  mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan tahun ini.

Namun Pemprov Riau mendapatkan catatan khusus dari Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) terkait catatan aset yang harus diperbaiki. Jika  catatan aset ini tidak bisa tercatat oleh Pemprov Riau, maka raihan WTP yang direncanakan Pemprov Riau pada tahun ini akan menggangu, dan bisa membatalkan WTP dari Kemendagri.

"Masalah aset ini jangan sampai mengganggu WTP, karena untuk mencapai WTP, aset, piutang dan juga pemisahan. Tiga hal ini penting dijalankan. Kalau kita tidak tepat menyelesaikannya atau ada kekurangannya secara administrasi dan juga secara posisinya sendiri akan mengganggu WTP yang akan kita capai," ujar Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, usai mengadakan video conference, dengan Kemendagri dan BPKP, di aula Diskominfo Provinsi Riau, Rabu (11/11).

Untuk itu, Plt Gubri langsung memerintahkan kepada seluruh SKPD  menata ulang aset dan juga termasuk penilaian, penyisiran aset yang ada di masing-masing SKPD. Tugas bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bekerja keras memperbaiki administrasi aset melalui SKPD.

"Saya juga instruksikan kepada kepala dinas dan badan di SKPD untuk memberikan tugas kepada sekretrisnya menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Jadi sekretaris tidak hanya menerima tamu dan telpon saja, jalankan tugasnya untuk menata aset dan laporan keuangan di masing-masing SKPD dan dilaporkan ke BPKAD," tegas Plt Gubri.

Dijelaskan, selain masalah aset, Kemedagri juga memberikan catatan penting guna segera dilakukan evaluasi oleh Pemprov Riau. Untuk itulah, Pemprov berkomitmen dan menginstruksikan kepada seluruh SKPD meningkatkan kinerja, penguatan SDM di bidang akutansi buat membantu pembukuan, regulasi dan realisasi anggaran.

"Tahun ini adalah tahun pertama penerapan laporan keuangan berbasis aktrual. Jadi kami memang harus kerja keras untuk mempertahankan WTP di tahun ini, walau ada beberapa catatan penting yang sudah diberikan dari Pusat," tambahnya.
Upaya Pemprov Riau mempertahankan laporan keuangan pada prestasi WTP memang tidak mudah. Kemendagri dan BPKP yang juga hadir dalam rapat itu telah mengingatkan Pemprov, menyiapkan secara rapi laporan keuangan tahun 2015.

Secara lisan kepada pemerintah Pusat, Plt Gubri menyampaikan Pemprov sudah menyiapkan rencana aksi, yang disusun dalam bentuk Pergub dan pembinaan SDM serta melakukan koordinasi soal keuangan daerah kepada BPKP.

"Kami sama-sama membahas bagaimana laporan pertanggungjawaban keuangan itu bisa dipertahankan. Dibahas juga soal tindak lanjut temuan BPKP dan bagaimana proses penyelesaiannya. Kami juga sudah menyiapkan matriknya siapa yang bertanggungjawab dan kapan itu akan diselesaikan," ungkap Andi Rachman.

Seperti diketahui, pada laporan keuangan tahun 2014 lalu, Pemprov Riau mendapatkan opini WTP. Dan tahun 2015 ini Pemprov Riau menargetkan bisa mempertahankan WTP, walaupun realisasi APBD Riau masih di bawah target di atas 60 persen. ***