TOKYO (HR)–Pemerintah Jepang meminta seorang utusan PBB untuk menarik komentarnya yang menyebutkan bahwa 13 persen siswi-siswi di Jepang terlibat bentuk kencan berbayar yang melibatkan kegiatan seksual.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang mengatakan mereka telah menginformasikan kepada kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi PBB terkait komentar yang dikeluarkan seorang utusan di Tokyo pada 26 Oktober 2015 sebagai sesuatu yang tidak pantas dan sangat disayangkan.

“Sungguh tidak dapat diterima bahwa utusan tersebut mengutip informasi yang tidak memiliki sumber kredibel,” demikian pernyataan Kemlu Jepang, sebagaimana dikutip Japan Times, Selasa (10/11).

Ketika itu, Maud de Boer Buquicchio, seorang pelapor khusus perdagangan, prostitusi, dan pornografi anak PBB untuk Jepang menyinggung fenomena ‘Enjo Kosai’ di Jepang. Istilah itu sering diterjemahkan sebagai ‘kencan berbayar’ dalam sebuah konferensi pers.

“Sekira 13 persen siswi-siswi di Jepang terlibat dalam kegiatan tersebut, yang kemungkinan dimulai dengan aktivitas yang relatif biasa, seperti berjalan bersama dengan seorang pria,” ujar Buquicchio.(okz/rio)