PASIR PENGARAIAN (HR)-Agar pembahasan APBD murni tahun 2016 dapat dilaksanakan dan pengesahan dapat dilakukan tepat waktu pimpinan DPRD Rokan Hulu, kembali mengingatkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, agar segera menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2016 ke DPRD Rohul.

Hal ini diingatkan H Zulkarnain, SSos, selaku Pimpinan DPRD Rohul, Senin (2/11), menindaklanjuti keterlambatan penyampaian KUA-PPAS tahun 2016 oleh Pemkab Rohul ke DPRD Rohul. Menurutnya penyampaikan KUA-PPAS tersebut seharusnya sudah disampaikan pada bulan Juni tahun anggaran sebelumnya (Juni 2015).   

Ditambahkan Zulkarnain, DPRD Rohul sudah tiga kali menyurati Pemkab Rohul soal penyampaian KUA-PPAS Tahun 2016 DPRD Rohul. Namun hingga saat ini belum juga disampaikan. Untuk itu DPRD kembali mengingatkan Pemkab agar KUA-PPAS tahun 2015 segera disampaikan ke DPRD. Begitu juga dengan APBD Perubahan tahun 2015 hendaknya segera disampaikan agar segera dilakukan pembahasan dan disahkan tepat waktu.

“Desakan penyampaian KUA-PPAS dan APBD Perubahan ini dilakukan, kita (DPRD) tidak mau ingin disalahkan masyarakat kalau keterlambatan pengesahan APBD 2016 dikarenakan tidak dibahas. Demikian juga mengenai pengesahannya, DPRD tidak mau terburu-buru karena APBD itu harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) dan Musrenbang Kecamatan dan bukan dasar kebijakan,” terang Zulkarnain.

Agar dampak pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan masyarakat, Pimpinan DPRD Rohul ini meminta pembahasan APBD dilakukan dengan sistem bedah APBD yang melibatkan para tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Ini dilakukan agar kegiatan pembangunan kedepan lebih transparan dan merata serta tepat sasaran.

“Siapapun Bupati yang terpilih nantinya DPRD meminta agar pembangunan dimulai di tingkat desa dan skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat serta sesuai kemampuan anggaran yang ada.  

Seperti pembangunan sarana infrastruktur jalan, jembatan, listrik desa, air bersih di kecamatan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang menyangkut peningkatan perekonomian masyarakat,” tegas Zulkarnain.
Selain mengingatkan mengenai KUA-PPAS dan sasarannya, politisi Golkar ini juga akan berjuang untuk mengalokasikan anggaran untuk kenaikan tunjangan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer.

“Agar mereka bisa bekerja dengan baik, PNS dan honorer juga perlu diperhatikan. Sebagai bentuk perhatian kita, maka tunjangan penghasilannya akan diupayakan dimasukkan di APBD tahun 2016 mendatang,” ungkapnya. ***