Jakarta (HR)-Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengkritik kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif Tol per 1 November 2015. Menurutnya, ini adalah kebijakan liberal dan neolib.

"Kenaikan tarif di lima belas ruas jalan tol sangat tidak tepat. Bahkan harusnya kenaikannya per 1 Januari 2016, dan ini dipercepat menjadi November. Kenaikan ini seakan pemerintah tutup mata dengan kondisi perekonomian yang sangat menyulitkan masyarakat," katanya dalam siaran pers, Minggu (1/11).
Ia mengatakan, Dinaikannya tarif tol kali ini jelas menguntungkan pemodal dan menyusahkan masyarakat. Dasar kenaikan tarif tol ini pun sangat liberal.
Menurutnya, kali ini pemerintah lebih membela kepentingan swasta. Ia pun mempertanyakan apakah pemerintah sudah mengevaluasi Standar Pelayanan Minimum jalan tol.

"Bukti ini kebijakan liberal, terlihat dari semua ruas tol diperlakukan dengan kebijakan yang sama. Pembangunan jalan tol seharusnya menggunakan konsep Build, Operate dan Transfer (BOT). Apabila waktunya berakhir maka tol yang semula dikelola swasta, harus dikembalikan kepada negara dan kembali menjadi jalan umum biasa," ujarnya.

"Kita lihat Jagorawi dibangun 1978, harusnya sudah dikembalikan kepada negara. Ruas Jagorawi sudah berkali kali balik modal, sudah seharusnya digratiskan. Tapi saat ini malah dinaikkan kembali. Ini rezim neolib namanya."
Menurutnya, pemerintah tampaknya masih terus membuat rakyat semakin menderita dengan kebijakan-kebijakan neolibnya. Harusnya, kata dia, pemerintah cari jalan kreatif menambah pendapatan negara yang tak merugikan rakyat.(dtc/rio)