RENGAT, RIAUMANDIRI.CO - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, akhirnya menyiapkan tempat evakuasi bagi masyarakat yang menjadi korban dari dampak kabut asap di Inhu. Karena memang dari hari ke hari, kabut asap semakin tebal, terutama pada Selasa (27/10) sore, jarak pandang hanya mencapai 50 meter.
Tempat evakuasi selain dari Puskesmas di seluruh Inhu dan rumah sakit, juga disiapkan gedung Darma Wanita (DW) Rengat. Penampungan ini diutamakan bagi mereka yang memang terkena sakit akibat kabut asap dan juga bagi wanita tua dan jompo serta anak-anak. "Kita tidak  punya tempat yang besar untuk bisa menampung masyarakat secara keseluruhan dalam jumlah yang besar, makanya diutamakan bagi mereka yang memang rentan terkena penyakit dan juga yang sudah kena," jelas Pj Bupati Inhu Kasiarudin.
Saat ditanyakan apa yang menjadi perbedaan dengan tetap tinggal di rumah, Kasiarudin menyatakan, di tempat penampungan sudah disiapkan segala fasilitas seperti rungan yang nyaman yang meminimalisasi masuknya asap serta juga sudah ada fasilitas kesehatan langsung bagi yang terkena dampaknya.
Pj juga membantah jika gedung DW tersebut adalah tempat evakuasi, tetapi tempat penampungan. Karena menurutnya, untuk evakuasi tersebut ada prosedurnya dan itu harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. "Di gedung DW akan dipasang AC dan penutupan saluran udara serta pembuatan sekat untuk membedakan ruangan pria dan wanita," jelasnya.
Dijelaskannya, Puskesmas dapat dijadikan rumah singgah bagi masyarakat yang memang membutuhkan pengobatan dan lainnya. Namun sayang, hingga saat ini pihak Pemkab Inhu belum lagi memberikan dana apapun ke tempat rumah singgah terus, hanya dana-dana standar operasional saja yang ada, sementara untuk dana darurat belum mengalir ke bawah.
Kasiarudin juga berharap agar, setiap perusahaan yang memiliki klinik dapat juga melakukan hal yang sama, sehingga pelayanan maksimal terhadap masyarakat bisa lebih maksimal, mengingat semakin meningkatnya ontensitas asap. Namun untuk status, Kasiarudin menyatakan, Pemkab Inhu akan ikut apa yng diputuskan oleh pihak Provinsi. (eka)