JAKARTA (HR)-Menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan 9 Desember mendatang, perekrutan tenaga honorer marak dilakukan di sejumlah daerah. Ada dugaan, kebijakan ini bagian dari strategi memenangi calon tertentu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, salah satu perekrutan tersebut terjadi di daerah Kalimantan Barat.

Yuddy mengatakan, berdasarkan laporan yang masuk ke kementeriannya, menjelang Pilkada, salah satu kabupaten di daerah tersebut merekrut tenaga honorer dengan surat keputusan lokal. Tidak tanggung-tanggung, jumlah honorer yang direkrut mencapai 1.000 orang.

"Ini tidak benar, ini pasti untuk tujuan pemilihan kepala daerah. Ini ilegal," kata Yuddy, Kamis (22/10).

Dugaan atas legalitas perekrutan pegawai honorer tersebut didasarkan pada kebijakan penghentian penerimaan PNS baru yang dikeluarkan kementeriannya beberapa waktu lalu.

"Dengan itu, segala aktivitas rekrutmen pegawai di instansi pemerintah mana pun, sekalipun hanya honorer tidak dibolehkan," kata dia.

Yuddy mengatakan, untuk membuktikan kecurigaan atas ketidakberesan perekrutan tersebut, pemerintah sudah meminta Komite Aparatur Sipil Negara dan Kedeputian Pengawasan Reformasi Birokrasi melakukan investigasi. (kcm/dar)