JAKARTA (HR)-Sorotan tentang belum maksimalnya kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla selama setahun memimpin, masih terus berlanjut.

DPD
Kali ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menilai, rapor pemerintahan Jokowi-JK selama setahun masih mendapat nilai merah.
Pemberian nilai merah tersebut berdasarkan 10 indikasi. Salah satunya adalah lambannya penanganan kabut asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan.
“Paling tidak ada 10 fakta membuat rakyat kecewa. Hal itu yang menjadi dasar bagi kami menilai rapor Jokowi merah,” kata Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad, dalam Dialog Kenegaraan bertema ‘Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK’ di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).

Kesepuluh fakta tersebut adalah, pertumbuhan ekonomi yang terus menurun sejak Jokowi menjadi presiden hingga pertengahan tahun ini.
“Pada kuatal terakhir 2014 ekonomi tumbuh 5,02 persen, kuartal I 2015 turun menjadi 4,72 persen dan kuartal kedua kembali turun menjadi 4,67 persen,” kata Farouk.

Kedua, bertambahnya jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan per Maret 2015 mencapai 28,59 juta jiwa atau 11,22 persen. “Dengan kata lain, terjadi kenaikan angka kemiskinan dalam kurun waktu 6 bulan sebanyak 860 ribu jiwa,” tambahnya.

Selanjutnya, adalah karena meningkatnya PHK dan pengangguran. Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya dari BPS, angka pengangguran nasional pada bulan Maret 2015 mencapai 7,45 juta jiwa. Sedangkan berdasarkan data Indef, angka pengangguran naik dari 7,1 persen pada semester I 2014 menjadi 7,5 persen pada semester II 2015.

Fakta lainnya menurut Farouk adalah naiknya harga bahan-bahan kebutuhan pokok, nilai tukar rupiah yang anjlok, impor komoditas pangan yang jauh dari rencana swasembada, pengalihan dana subsidi belum jelas hasilnya, kepastian dan keadilan hukum masih dikeluhkan masyarakat, keberpihakan pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi belum jelas, dan terakhir penanganan bencana asap yang masih berlarut-larut dan belum selesai hingga kini.

Arah Belum Jelas

Sementara itu, narasumber lain yang juga pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, mengatakan, pihaknya melihat setahun masa kepempimpinan Jokowi-JK, arahnya belum jelas (quo vadis pemerintah), penegakan hukum dan pemberantasan korupsi gagal dalam 100 hari, dan sampai saat ini terjadi ketidakpastian.

“Jadi, negara belum hadir dalam memberikan rasa aman untuk rakyat, kebakaran hutan dibiarkan dengan hanya menunggu hujan, seolah-olah negara ini diombang-ambingkan oleh mafia hutan,” tuturnya.

Khusus otonomi daerah kata Siti Zuhro, dari 183 daerah otonomi terbukti 140-an daerah masih tertinggal atau gagal, dan kasus pelanggaran HAM atas nama apapun, apalagi agama jangan sampai direkayasa politik.

“Jadi, wajar kalau setahun pemerintahan ini rakyat sudah mulai meminta pertanggungjawaban kepada Jokowi sebagai presiden. Pemerintah harus melakukan perbaikan-perbaikan sekaligus membangun kepercayaan (trust building), sehingga tidak terjadi ketidakpercayaan (distrust) yang bisa membuat rakyat tidak mempunyai harapan kepada pemerintah,” pungkasnya.

Ketua Badan Pusat Setara Institute Hendardi menilai prestasi Jokowi hanya menerbitkan Perpres Nomor 75 Tajim 2015 tentang Ranham 2015-2019 dengan materi muatan yang mirip program kerja lembaga kajian, bukan sebagai rencana kerja pemerintah.

“Kualitas Ranham sangat buruk dibanding sebelumnya. Sisanya, Jokowi melalui para pembantunya hanya membuat gaduh dengan ide rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran. Setahun ini pelanggaran HAM terjadi seperti pembakaran Masjid di Tolikara Papua, pemusnahan Gereja di Singkil, Aceh, dan kegagalan perlindungan pengungsi Syiah dan Ahmadiyah yang masih berlangsung,” tambahnya. (sam)