RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah meningkatkan volume dan besaran subsidi solar dalam APBN 2023. 

Alasan Mulyanto karena kondisi sudah kembali normal seiring melandainya pandemi Covid-19. Kondisi yang mulai normal ini maka kegiatan sektor industri akan mulai bergerak cepat dan mobilitas masyarakat akan semakin tinggi. 

"Artinya kebutuhan BBM industri dan transportasi akan meningkat. Tanpa adanya kenaikan jumlah pasokan, tentu ini akan menimbulkan kerawanan bagi terjadinya kelangkaan BBM solar," kata Mulyanto, Senin (20/6/2022).

Mulyanto juga mengusulkan kepada pemerintah agar subsidi pada tahun 2023 untuk BBM jenis solar ini dinaikkan dari Rp500 per liter menjadi Rp3.500 per liter untuk menyesuaikan dengan kenaikan ICP (harga minyak mentah Indonesia) yang menyentuh angka USD 100 per barel.

"Hal ini penting agar beban kenaikan harga minyak dunia tidak langsung ditimpakan kepada masyarakat berupa kenaikan harga solar, namun beban tersebut ditanggung oleh pemerintah yang bertindak sebagai shock absorber atas kenaikan harga energi dunia," katanya.

Mulyanto mengakui, bahwa pembahasan terkait besaran subsidi tetap solar ini memang cukup alot. Mengingat tambahan anggaran ini relatif besar.

Namun demikian, Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM sepakat pada angka subsidi tetap solar sebesar Rp3000 per liter.  Dengan angka ini, berarti terjadi kenaikan subsidi solar sebanyak enam kali lipat dari subsidi tetap solar yang ada sekarang, yakni sebesar Rp500 per liter. 

"Pemerintah menyetujui angka subsidi solar ini. Dengan catatan bahwa akan dilaksanakan pembatasan penggunaan BBM solar agar tepat sasaran," kata Mulyanto.

Untuk diketahui Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM berhasil menyepakati Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN Tahun 2023.

ICP sebesar 90-110 USD/barel, volume solar bersubsidi 16.5 – 17 juta kilo liter,  volume LPG 3 kilogram 8.00-8.50 juta MTon,  subsidi tetap minyak solar (gas oil 48) Rp 3.000 per liter, dan subsidi listrik sebesar Rp69-72 triliun. (*)