JAKARTA (HR)-Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional disebut-sebut bakal merapat ke Koalisi Indonesia Hebat yang menjadi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Langkah ini ditempuh Partai Demokrat sebagai bentuk upayanya menggolkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, bisa disahkan menjadi undang-undang di Dewan.

Seperti dirilis sebelumnya, Demokrat merasa kecewa dengan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali awal Desember kemarin, yang menyatakan menolak Perpu Pilkada. Padahal, kesepakatan Koalisi Merah Putih (KMP) perihal Perpu Pilkada itu sudah disetujui oleh ketua dan sekretaris partai.
Sejauh ini, Partai Demokrat sudah menyatakan dengan terang-terangan akan membuka pintu kerja sama dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sementara itu terkait sikap PAN, hingga ini belumdiperoleh keterangan resmi.  Namun sejumlah rumor menyebutkan, PAN juga diperkirakan akan merapat ke KIH untuk menggolkan Perpu Pilkada tersebut.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan sudah memerintahkan anggotanya untuk menjalin pembicaraan dengan KIH. Tak hanya sekedar omongan, Ketua Harian DPP Demokrat, Syarief Hasan dengan terang-terangan mengakui ia sudah sempat menjalin hubungan dengan KIH. Namun Syarief belum bersedia menjelaskan dengan siapa komunikasi itu dilakukan.

"Tadi pagi saya komunikasi. Ya, pokoknya sama KIH lah. Mereka mendukung Pilkada langsung," ujarnya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).

Hal senada juga dilontarkan Sekjen Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono. "Hari ini fraksi Partai Demokrat mengajak kepada seluruh fraksi untuk sama-sama mendukung dan menerima Perpu Pilkada ini karena ini sudah benar-benar melewati proses yang panjang. Perppu Pilkada ini sudah melewati berbagai macam perbaikan, bahkan digunakan untuk kebaikan demokrasi di Indonesia," kata Ibas yang juta Ketua FPD DPR RI di Gedung Dewan Jumat kemarin.

Ibas, demikian panggilan akrabnya, juga tak sungkan-sungkan mengatakan pihaknya dan KIH sangat mungkin melakukan kerja sama untuk menggolkan Perpu Pilkada tersebut.

"Terbuka, kami menyambut baik, komunikasi kami lakukan, saya senang katakan kalau KIH seperti itu. Benar mendukung penuh, bukan hanya sekedar lips service, karena suara rakyat adalah suara yang harus diperjuangkan," ujarnya.

Ketika ditanya apakah kerja sama dalam meloloskan Perpu Pilkada ini akan menjadi koalisi jangka panjang PD dan KIH, Ibas tak menjawab dengan jelas.
"Kita semua bisa menilai, kalau dikhianati, diingkari dari sebuah kesepakatan, yaitu nilai dari etika. Politik dan dunia usaha sama saja. Bila ada yang tidak sepakat, itu pun akan menjadi pembicaraan yang sangat menarik di dunianya," ujarnya beretorika.

Sedangkan Syarief Hasan mengatakan, meski menjalin kerja sama dalam Perpu Pilkada, namun Syarief menegaskan posisi Demokrat masih  sebagai penyeimbang pemerintah. Dalam hal ini, Demokrat akan mendukung kebijakan yang sesuai serta mengkritik kebijakan yang tak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik langkah politik Demokrat tersebut. JK merasa yakin partainya SBY itu memang akan sejalan dengan pemerintah. Terutama dalam hal Perpu Pilkada yang sedang digodok DPR. "Kalau kasus Perpu, saya kira ya tentu pasti Demokrat akan bersama-sama saya," ujarnya.
Dukungan dari Demokrat, lanjut JK, dinilai sangat berarti bagi keberhasilan Perpu tersebut. "Memang demi negara kita," tandasnya.

Batal 'Nyepi'
Sementara itu, Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono, dalam akun twitternya @SBYudhoyono, mengatakan, niatnya untuk menyepi dari dunia politik, akhirnya tertunda. Hal itu dipicu sikap Partai Golkar yang menolak Perpu tentang Pilkada Langsung.
"Sebenarnya saat ini saya ingin “menyepi” dari politik. Tetapi, keadaan mengharuskan saya untuk mengambil sikap tegas & terang. *SBY*," ujarnya dalam akun Twitternya seperti dikutip detikcom.

Demi menggolkan Perpu Pilkada tersebut SBY menggalang kekuatan di DPR dengan melobi lima partai di Koalisi Merah Putih yakni; Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PAN dan PKS. Partai Demokrat dan KMP pun membuat kesepakatan hitam di atas putih.

Ada dua poin kesepakatan. Pertama bersama-sama mengajukan paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, dan kedua mengegolkan Perppu Pilkada.
Kesepakatan pertama telah dijalankan. Partai Demokrat dan KMP sukses mengantar paket Setya Novanto (Golkar), Agus Hermanto (Demokrat), Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), dan Taufik Kurniawan (PAN) menjadi pimpinan DPR.
Kini tinggal kesepakatan kedua yang belum dijalankan PD dan KMP. Namun belum juga dibahas di DPR, Partai Golkar sudah menyatakan akan menolak Perppu Pilkada yang diterbitkan SBY.
"Kini, secara sepihak PG (Golkar) menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip. *SBY*," tulis SBY.

Rekom Munas
Terkait sikap Demokrat itu, politisi Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan sikap menolak Perpu Pilkada langsung merupakan rekomendasi Munas partai yang harus dijalankan. "Amanat Munas tidak mungkin ditolak. Karena wewenang menolak (Perpu) bukan pada DPP, karena itu bentuknya rekomendasi artinya diserahkan DPP kepada fraksi untuk diperjuangkan," terangnya.

Terkait sikap Partai Amanat Nasional yang akan mendukung Demokrat dan Koalisi Indonesia Hebat, menurut Tantowi itu akan dibahas dalam rapat Presidium KMP. "Selama ini belum ada keputusan dari KMP. KMP akan duduk bersama di presidium. Masukan ini akan jadi keputusan bersama KMP," kata Tantowi. (bbs, dtc, viv, kom)