PEKANBARU(HR)-Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kota Pekanbaru, Said Usman Abdullah menegaskan, Fraksinya akan menghadiri Rapat Paripurna pengesahan APBD-P yang dijadwalkan, hari ini, Senin (28/9), apabila dana pengelolaan sampah dengan sistem multiyeras dicoret di APBD Perubahan 2015.

Kepada wartawan, Minggu (27/9) Said Usman menegaskan, jika usulam Fraksinya diterima, maka Fraksi Gabungan yang beranggotakan 10 orang tersebut, dipastikan akan hadir pada rapat paripurna.

Namun, jika tidak juga, apalagi tidak adanya surat dari LKPP dan verfikasi dari Gubernur Riau, maka sikap Fraksi Gabungan tidak akan menghadiri paripurna. Sebab, jika hadir dalam paripurna, sama artinya dengan menyetujui anggaran sampah Rp53 miliar tersebut. Namun perlu digarisbawahi, Fraksi Gabungan tidak mau menggagalkan pengesahan APBD-P.

"Hak kita mengemukakan pendapat selaku dewan dilindungi Undang-undang. DPRD ini punya hak yang sama, kolektif kolegial. Kami tidak mau berdebat di paripurna. Dari awal kami sudah ingatkan, agar surat itu harus ada.

 Nyatanya Pemko tak menyanggupi, apa alasan untuk tidak dapat surat resmi (LKPP). Kita sudah ingatkan. Karena multiyears masuk, maka kami tak setuju. Kami minta dikeluarkan multiyears," katanya.

Wako Sayangkan
Sementara itu, Walikota Pekanbaru, Firdaus, menyayangkan tertundanya Rapat Paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Daerah-Perubahan yang digelar, Jumat (25/9). Penundaan tersebut terjadi lantaran anggota DPRD tak kuorum, untuk itu direncanakan pada hari ini, Senin (28/9), akan digelar kembali.

"Kita sangat menyayangkan penundaan yang terjadi kemarin. Hari ini kita kembali berharap agar tidak terjadi lagi penundaan. Kalau ini selesai, kan kita bisa berfikir yang lain, dana  pemerintah ini kan sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi," katanya.

Firdaus berharap dengan keadaan ekonomi yang sedang lesu saat ini akibat imbas dari perekonomian dunia, hendaknya pengesahan APBD tidak berlarut-larut.

"Ini kita sedang menghadapi ekonomi yang sulit disebabkan perekonomian dunia yang juga dirasakan negara kita. Tapi kalau pengesahan ini berlarut-larut, ini kan berarti kita kan tak sensitif akan hal ini," ujarnya.

Menanggapi mengenai peserta sidang yang hanya hadir 23 orang dari 45 orang, yang diduga karena tidak setuju dengan usulan proyek multiyears swastanisasi sampah, Wako menyebut kalau memang itu masalahnya, jangan diluapkan melalui ketidakhadiran.

"Kan bisa disampaikan di depan saat sidang berlangsung, tapi kalau ngomongnya di luar, siapa yang tahu dan mendengarkan, ini kan paripurna memang tempat menyampaikan aspirasi," katanya.


Ia juga menyebut, usulan MY sampah yang diusulkan pihak Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut memang sangat dibutuhkan oleh Kota Pekanbaru dan tidak melanggar legalitas.
Ditunda
Pengesahan APBD-P 2015 pada rapat paripurna Jumat pekan lalu ditunda karena anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi kuorum. 21 anggota Dewan yang tidak hadir, diduga beralasan, karena tidak setuju proyek multiyears sampah senilai Rp53 miliar. Di dalam APBD-P 2015 sendiri, dianggarkan Rp2,8 miliar dari Rp53 miliar anggaran sampah.

Sementara itu Ketua DPRD Pekanbaru Sahril sangat menyayangkan sikap anggota dewan yang tidak hadir tersebut. Dia berharap, agar pada paripurna hari ini, bisa kuorum, sehingga APBD-P 2015 disahkan.

Mengenai anggota dewan yang tidak hadir kemarin, Sahril sudah meminta Badan Kehormatan (BK) untuk memprosesnya sesuai aturan yang ada. Mereka harus diberi sanksi, karena melanggar perintah undang-undang serta tidak melaksanakan fungsinya sebagai budgeting dan legislasi.


"Mereka harus diberi sanksi, sanksi terberat bisa saja pemberhentian, saya sudah minta BK untuk memprosesnya," tegas Sahril.

Menanggapi ancaman sanksi tersebut, Fraksi Gabungan PPP PKS NasDem merespon, justru fungsi yang dilakoni fraksinya sebagai wakil rakyat, dijalankan dengan baik. Fungsi kontroling anggaran masyarakat, yang tidak semena-mena digunakan dan fungsi budgeting.

Sekretaris Fraksi Gabungan PPP PKS NasDem Zulfan Hafiz mengatakan, Dia juga merasa aneh, kenapa sesama anggota DPRD saling menyalahkan. Justru jika pimpinan bijak, yang patut dikejar sekarang, Pemko Pekanbaru.

"Permintaan kawan-kawan sederhana, multiyeras sampah masuk APBD-P, namun harus ada surat LKPP, atau keluarkan multiyears tersebut dari APBD-P. Itu saja, jangan kemana-mana."tegasnya.***