Presiden Jokowi Dijadwalkan ke Riau

Polda Tangkap Petinggi PT LIH

Polda Tangkap Petinggi PT LIH

PEKANBARU (HR)-Salah seorang petinggi PT Langgam Inti Hibrindo, Frans Katihokang, ditangkap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Rabu (16/9).

Sebelumnya, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran seluas 500 hektare, yang terjadi di areal Hak Guna Usaha milik perusahaan sawit yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Menurut Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadir Reskrimsus) Polda Riau, AKBP Ari Rahman, penangkapan terhadap Administratur PT LIH tersebut dilakukan setelah hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik, Selasa (15/9). Selanjutnya diterbitkan surat penangkapan terhadap Fk dengan Nomor: SP.KAP/22/IX/2015/Reskrimsus tanggal 16 September 2015.

"Dari hasil gelar perkara tersebut dinyatakan bahwa saudara FK dapat ditetapkan sebagai tersangka perorangan


Polda
terkait dengan adanya terjadinya kebakaran di areal HGU PT LIH," terangnya, Rabu (16/9) malam.

Frans sendiri diamankan pada Rabu pagi kemarin saat berada mess karyawan PT Mutiara Agam. Perusahaan juga bergerak di bidang perkebunan sawit yang berlokasi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selanjutnya, ia langsung dibawa ke Mapolda Riau untuk diperiksa sebagai tersangka. "Jika tidak halangan, kita langsung lakukan penahanan," imbuh Ari lebih lanjut.

Frans Katimongan ditetapkan sebagai tersangka karena ia mengatur dan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional PT LIH. "Izin (diberikan kepada PT LIH) itu diberikan negara tidak gratis. Ada konsekuensinya. Salah satu dari mereka harus mengamankan lahan mereka dari kejadian kebakaran," tukas Ari.

Ditambahkannya, Polda  juga masih mendalami keterlibatan petinggi-petinggi PT LIH dalam kasus Karhutla tersebut. "Hasilnya tergantung dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan (Frans Katimongan, red)," papar Ari.

Ari juga menegaskan pihaknya juga tengah melakukan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan lain yang diduga juga melakukan pembakaran lahan di Riau. "Itu (nama-nama perusahaan yang diselidiki) belum bisa kita umumkan," beber Ari.

Presiden Kunjungi Riau
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi Riau untuk melihat kondisi kabut asap, yang hingga kini belum juga menghilang. Menurut informasi, kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Riau akan didampingi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan rombongan lainnya.

Kepastian tentang rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Riau, disampaikan langsung Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, usai mengadakan rapat dan melepas pasukan Satgas Penanganan Darurat Pencemaran Udara, Rabu (16/9), di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. Pasukan TNI tersebut merupakan pasukan yang didatangkan dari pusat, yang bertujuan mempercepat proses penanganan Karhutla di Bumi Lancang Kuning.

"Yang baru kita tahu, besok (hari ini, red) Pak Danrem diundang untuk rapat di Sekretriat Protokol Presiden pukul empat sore. Memang di situ disebut ada rencana kedatangan Presiden tanggal 22 dan 23 September ini," terang Plt Gubri.

Sementara itu terkait dengan kondisi asap pekat yang masih melanda seluruh wilayah di Riau, Plt Gubri mengatakan, asap yang masih menyelimui Riau ini masih asap kiriman dari wilayah lain di luar Riau. Angin yang berhembus dari Sumatera Selatan dan Jambi, membuat kabut asap menumpuk di Riau. "Titik api di kita nol, asap ini masih asap kiriman," tegas Plt Gubri.

Dijelaskan Plt Gubri, sesuai arahan  Menkopolhukam saat rapat koordinasi pemberantasan kabut asap di Jakarta, Selasa kemarin, seluruh pihak diingatkan agar tidak ada lagi yang bermain-main dalam penanganan masalah ini.

Khusus untuk Riau, luas lahan gambut yang telah terbakar telah mencapai 1.200 hektare. Sesuai kesepakatan dalam rakor kemarin, lahan tersebut tidak boleh ditanami. Bagi perusahaan-perusahan yang terbukti membakar di lahan perkebunan atau HTI, maka izinnya nanti akan dicabut pemerintah pusat.


Disebar ke Seluruh Wilayah
Sementara itu, pada Rabu kemarin, sebanyak 3 SSY (Satuan Setingkat Batalyon) pasukan TNI, kembali didatangkan ke Riau. Mereka terdiri dari pasukan marinir dan Kostrad. Sama dengan pasukan sebelumnya, mereka akan disebar ke sejumlah wilayah yang mengalami Karhutla di Riau.

Menurut Danrem 031/WB, Brigjen TNI Nurendi yang juga Komandan Satgas Karhutla Riau ini, operasi penanggulan Karhutla diberi nama Operasi Wirabima Satu. Terhitung mulai 14 September sampai 28 September, operasi dijalankam seluruh personil dengan tugas memadamkan api dan menghilangkan asap.

"Lebih kurang dua minggu menjaga kestabilan nasional. Maksimalkan padamkan api hilangkan asap. Ada tiga unsur statis yang harus dijalankan, di tempat yang pernah terbakar harus selalu dipatroli, jangan sampai api yang semula hilang timbul kembali," ujarnya.

Selain itu, patroli juga untuk memantau aksi pelaku Karhutla. Bila kedapatan ada yang membakar, langsugn diamankan dan diinterogasi. Begitu pula yang dibakar langsung difoto dan diserahkan kepada aparat hukum. "Yang ketiga, prajurit kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya jangan membakar lahan," tambahnya.

Sementara itu, Komandan Satgas TNI dari pusat, Kolonel Dwi Suharjo, mengatakan, total pasukan yang akan ada saat ini sebanyak 1.109 personil. Sementara yang sudah berada di Riau pada Rabu (16/9), sebanyak 919 personil. Sedangkan selebihnya sudah disebar ke berbagai daerah, pad hari Selasa (15/9).

"Kami diperintahkan turun melaksanakan tugas di Riau, padamkan api hilangkan asap. Selain itu mengawasi daerah perbatasan. Kita juga akan selidiki apa penyebab terjadinya kebakaran," terangnya.

7 Perusahaan Disidik
Dari Jakarta, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, saat ini ada 7 korporasi yang disidik Polri terkait kasus Karhutla. Ketujuh perusahaan itu adalah PT PMH di OKI Sumsel, tersangka JLT, 2. PT RPP di Sumsel, tersangka P,  PT RPS di Sumsel, tersangka S, PT LIH di Riau, tersangka FK, PT GAP di Sampit Kalteng, tersangka S, PT MBA di Kapuas, tersangka GRN dan PT ASP, di Kalteng, tersangka WD.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyelidiki 20 perusahaan yang juga diduga terlibat Karhutla. "Kita menambah kekuatan 682 personel dari Mabes Polri, termasuk 68 penyidik," terang Badrodin. ( dtc)