APBD 2015 Masih Diinventarisasi

Pemprov Kukuh Bantah Anggaran Siluman

Pemprov Kukuh Bantah Anggaran Siluman

PEKANBARU (HR)-Pemprov Riau tetap bersikukuh membantah adanya anggaran siluman dalam APBD Riau tahun 2015. Meski dugaan tentang anggaran siluman itu sempat terungkap dalam beberapa hearing di DPRD Riau.

Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, ketika dikonfirmasi lagi terkait dugaan itu, mengaku belum mengetahui  adanya anggaran siluman yang masuk di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurutnya, yang lebih tahu tentang anggaran tersebut adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Silakan tanya ke TAPD ya, saya tidak tau," ujarnya, Jumat (16/1) di Kantor Gubernur Riau.

Komentar senada juga dilontarkan Kepala Biro Keuangan Setdaprov Riau, Jonli. Ketika dikonfirmasi terkait dugaan anggaran siluman yang seperti yang ditemukan Dewan, Jonli membantahnya.

"Tidak ada anggaran siluman itu, setahu saya anggaran di setiap SKPD sudah diketahui masing-masing SKPD dan sudah dibahas di Banggar. Anggaran itu pasti bertuan semua, kalau kami di Keuangan hanya menerima laporan dari mereka dan dianggarkan," jelas Jonli.

Ditegaskan Jonli, kalau memang anggaran tersebut di anggap siluman dan tidak ada dalam RKA nya, lebih baik dihapuskan. Jika memang nantinya akan  memiliki dampak untuk dikerjakan, dan harus berurusan dengan hukum.

 "Kalau memang siluman, ya dihapuskan saja. Jangan dikerjakan, masukkan nanti anggarannya di APBD Perubahan, dengan program yang sesuai," tegasnya.

Seperti dirilis sebelumnya, dugaan tentang anggaran siluman itu sempat terungkap dalam beberapa kali hearing di DPRD Riau. Di antaranya di Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp3,5 miliar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Riau sebesar Rp57 miliar dan terakhir di Dinas Perhubungan Riau sebesar Rp100 juta. Saat hearing dengan DPRD Riau, anggaran itu terungkap ke permukaan.

Anehnya, seluruh ketua satker mengaku tak mengetahui adanya anggaran itu. Mereka juga mengaku tak pernah membahasnya, namun tiba-tiba nongol dalam APBD Riau 2015.

Inventarisir  Penggunaan Anggaran Sementara itu, terkait penggunaan APBD Riau 2015, Jonli mengatakan Pemprov Riau masih menginventarisir anggaran mana saja yang akan dijalankan, dengan menggunakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

"Harus diinventarisir dulu. Anggaran yang bisa dijalankan itu, yang sifatnya wajib dan mendesak. Jadi setiap satker kita minta mengajukan dan nanti dibuat Pergub (Peraturan Gubernur, red) atau di-Perdakan," terangnya.

Dijelaskan Jonli, Pemprov Riau menalankan APBD 2015 sesuai arahan Kemendagri. Pemprov juga akan berhati-hati, agar tidak sampai melanggar aturan.


Pansel SOTK Baru Sudah Dibentuk Sementra itu, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, saat ini dirinya sudah membentuk tim panitia seleksi, penerimaan calon pejabat yang akan mengisi SOTK baru, seuai dengan UU Menpan RB tentang ASN.

Panitia yang terbentu ada dari Pemerintahan dan dari akademisi. Untum jumlah Panselnya, Plt Gubri mengatakan tergantung dari kebutuhan, bisa 5, 7 dan 9 tim seleksi.
"Sudah-sudah terbentuk, tinggal bagaimana prosesnya lagi, secepatnya akan kita jalankan," kata Plt Gubri. (nur)