PEKANBARU (HR)-Wacana kenaikan Harga eceran tertinggi elpiji subsidi di Kota Pekanbaru, masih menunggu surat keputusan dari walikota Pekanbaru. Menanggapi wacana ini, kalangan DPRD tidak mempermasalahkan jika HET elpiji naik, yang penting tidak langka.
"Kenaikan harga merupakan kebijakan dari pusat, daerah tentu menyesuaikan. Dalam membantu masyarakat, seperti disubsidi dari APBD tidak akan mungkin. Terpenting saat ini pemerintah harus melakukan pengawasan dan penindakan jika ada hal yang menyimpang," ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri.
Dikatakan T Azwendi, pengawasan yang dilakukan pemerintah, seperti permainan dalam penyaluran. Selain itu, bagaimana agar gas ini tidak sulit didapatkan masyarakat. "Kalau hanya naik tidak masalah, yang bahayanya kalau barang itu naik, langka pula," sambung Azwendi.
Politisi Demokrat ini menjelaskan, dari pantauannya di Komisi II selama ini, dalam pendistribusian elpiji subsidi sering terjadi kesalahan, sehingga tidak tepat sasaran. "Maka kita berharap kedepannya dalam pendstribusian ini pemerintah harus lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran maka berikan sanksi tegas. Di sini gunanya pengawasan diintensifkan," paparnya.
Azwendi menambahkan, untuk HET elpiji subsidi yang baru jika jadi dinaikan, pemerintah diminta melakukan kajian matang sehingga tidak berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang lemah. Karena sasaran elpiji subsidi ini adalah masyarakat kurang mampu dalam segi materi. (ben)