Proses Pengesahan APBD-P Dilakukan Secara Maraton

Proses Pengesahan APBD-P Dilakukan Secara Maraton

SELATPANJANG (HR)-Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Fauzi Hasan  menyebutkan, pihaknya dalam membahas draf APBD P yang mereka terima itu akan dilakukan dengan cara maraton. Hal itu dimaksudkan agar setidaknya pada awal September draf itu sudah final dan pertengahan September bisa disahkan.

"Dengan demikian pada awal Oktober 2015  APBD P tersebut sudah bisa digunakan,”ungkapnya menjawab Haluan Riau di ruang kerjanya Kamis kemarin.

Fauzi mengatakan, kekurangan dana pembangunan hingga 400 miliar untuk tahun 2015 ini, sangat terasa dampaknya pada geliat pembangunan. Banyak proyek atau kegiatan yang justru sudah direncanakan pada anggaran murni itu harus dipangkas, atau bahkan dibatalkan.

Jadi untuk program kerja pada anggaran di perubahan tahun ini baik untuk SKPD maupun di sekretariat dewan juga akan mengalami hal sama,”katanya.

Namun demikian lanjut Politisi Partai PAN itu mengatakan, berharap pada pelaksanaan APBD P tersebut, hal-hal yang bersifat rutinitas dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat akan tetap diperjuangkan untuk bisa dilakukan.

Hanya saja menurutnya, kegiatan yang bersifat seremonial memang akan ditiadakan. Dan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada program perubahan tersebut.

Menurutnya, situasi yang terjadi dan yang dialami oleh Meranti, hal sama juga dirasakan oleh daerah lain di  Riau bahkan di berbagai daerah di nusantara. Terutama bagi daerah-daerah otonomi baru yang juga sebagai dearah penghasil migas.

Akan terjadi penurunan drastic penerimaan keuangan daerah masing-masing dengan adanya penurunan dana bagi hasil (DBH) dari sector migas itu.

Apalagi kita di Meranti penerimaan terbesar keungan daerah selama ini didominasi dari DBH, DAK dan bantuan pusat lainnya.
Untuk itu kita juga berharap kepada pihak eksekutif agar menggali sector PAD untuk menambah keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Meranti.
"Kita melihat potensi PAD masih belum tergali dengan maksimal. Untuk kita mendorong agar penerimaan dari sector PAD tersebut mampu dibukukan sebanyak-banyaknya. Sehingga sector PAD itu bisa membantu program pembangunan di daerah, terutama bagi program yang menyentuh langsung bagi kebutuhan masyarakat luas,”pungkas dia.***