Padahal menurut Bupati, rapat paripurna jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi sangat penting. Apalagi menyangkut pekerjaan teknis yang diketahui oleh masing-masing satker pelaksana kegiatan. “Namun yang kita sayangkan kenapa banyak pimpinan satker tidak hadir. Saya lihat hanya perwakilan, seperti kabid dan lainnya. Seharusnya tak demikian,” kata Bupati, Kamis (27/8).
Ia berharap, ke depan hal demikian tak sampai terjadi lagi. Artinya pimpinan satker wajib hadir dalam setiap agenda paripurna. Kecuali sifatnya mendesak, yang bersangkutan memang benar-benar berhalangan. Wardan juga menilai, rapat setiap agenda paripurna tidak hanya habis sebatas sidang itu berakhir, tetapi banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan satker. Terlebih lagi jika menyangkut pandangan umum fraksi di DPRD.
Lebih jauh, Bupati  berjanji akan memberikan sanksi kepada anak buahnya yang tidak hadir dalam sidang paripurna maupun agenda-agenda lainnya. Sebab, apa yang ia sarankan demi kebaikan pembangunan daerah.  Dalam rapat tersebut, menurut orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini, pandangan umum fraksi DPRD merupakan hal penting sebagai pemberi masukan terhadap pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil.
“Apa yang menjadi pandangan kawan-kawan ini merupakan masukan yang sangat berarti bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan,” kata Bupati. Disampaikan juga, secara prosedur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah menyampaikan laporan laporan hasil pembahasan Lembar Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014. (adv/humas)