PEKANBARU (HR)-Rapat Tim Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah batal digelar. Padahal Tim Anggaran Pemerintah Daerah sudah hadir, Rabu (12/8).

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sondia Warman mengatakan, pembahasan Rancangan Anggaran Pemerintah Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2015 melibatkan tim banggar, komisi dan satker terkait. Pembahasannya direncanakan lebih fokus pada kegiatan yang sudah berjalan pada dinas, badan dan kantor lingkup pemerintah.

"Inti rencana rapat yang akan dilakikan pembahasan dengan TPAD mengenai RAPBD Perubahan 2015, satker diminta lebih memakismalkan kegiatan yang sedang berjalan. Kita juga sampaikan topik pembahasan sejumlah kegiatan fisik yang tak bisa dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran," kata Sondia.

Pembahasan anggaran dilakukan selama dua pekan terakhir, dimana tiap komisi di DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat dengan mitra kerjanya.

Jadwal pembahasan hingga pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P), ujar Sondi, dijadwalkan hingga akhir bulan Agustus. "Setelah Banggar memiliki kesepakatan maka selanjutnya dilakukan penyerahan KUA-PPAS," ucap Sondi.

Setelah itu diteruskan dengan penyampaian Nota Keuangan oleh Pemko dengan agenda lanjutan yakni pandangan umum fraksi dan jawaban walikota. Terakhir digelar rapat paripurna pengesahan anggaran perubahan.

Namun dalam pembahasan yang dilakukan Banggar kali ini juga terfokus membicarakan persoalan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang cukup siknifikan, yakni Rp477 miliar."Dengan pemotogan DBH ini, jelas sistem penganggaran sedikit terganggu yang seharusnya kegiatan berjalan jadi terkendala. Namun jika dapat dianggarkan kembali di APBD-P tentu dapat terlaksana meskipun dengan jumlah terbatas karena jumlah pemotongan tersebut," tuturnya.***