PEKANBARU (HR)-Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman mengakui Sekdaprov Riau belum menandatangani Data Penggunaan Anggaran untuk beberapa satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau. Hal ini juga dinilai menjadi salah satu penyebab masih minimnya realisasi APBD Riau tahun 2015.

Menurutnya, hal itu terungkap ketika rapat evaluasi APBD Riau 2015 yang digelar Minggu (5/7) kemarin."Memang ada administrasi yang belum selesai ketika kita rapat koordinasi, Kasubid Tata Kelola Keuangan dan SKPD, mereka menyampaikan hal seperti itu," kata Plt Gubri, usai rapat paripurna di DPRD Riau, Senin (6/7).

Menanggapi adanya pernyataan tersebut, Plt Gubri langsung melakukan rapat bersama Sekdaprov Zaini Ismail untuk mempertanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Menurut Plt Gubri, ia langsung meminta Sekdaprov menyelesailan permasalahan tersebut.

"Sudah saya sampaikan ke Pak Sekda, coba diteliti ke bawah. Kalau memang itu menjadi hambatan dari proses yang ada, ya tolong diselesaikan," tegas Plt Gubri.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldi Yusman, menyayangkan apa yang telah terjadi di Pemerintah Provinsi Riau. Menurutnya, kondisi itu seharusnya tidak terjadi. Namun demikian, Noviwaldi tidak lantas menyalahkam Sekdaprov karena kejadian itu. Ia menilai, perlu diketahui terlebih dulu kenapa Sekdaprov Riau belum menandatangani DPA untuk beberapa satker tersebut.

"Kita menyayangkan, tapi Sekda harus memberikan keterangan. Mungkian pengajuan dari SKPD itu tidak sesuai dengan RPJMD, sehingga Sekda enggan untuk menandatanganinya," ujar Noviwaldi.

Dijelaskan politisi Partai Demokrat ini, tanpa ada DPA, Dewan juga tidak bisa mengawasi kegiatan serta kinerja masing-masing satuan kerja. "Nanti kita minta Banggar untuk menyurati Pemprov terkait dengan hal ini," kata Noviwaldi.

Untuk diketahui, jika DPA belum ditandatangani oleh Sekda, maka bisa menghambat seluruh kegiatan rutin yang ada di Pemprov Riau. Seluruh kegiatan RPJMD harus terlaksana agar capaian target APBD bisa direalisasikan. (nur)