UJUNGTANJUNG (HR)-Pihak pengelola Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Rokan Hilir, membantah tudingan yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran asusila di kampus pencetak calon birokrat tersebut.

Seperti dirilis sebelumnya, tudingan itu dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat rapat koordinasi bersama Pemprov Riau, akhir pekan kemarin. Ketika itu, Mendagri juga mengancam akan mencopot Direktur IPDN Rohil, Rizka Utama, karena dinilai tak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Menyikapi hal itu, Kabag Umum IPDN Rohil, Saeful Rahman, Minggu (5/7), mengaku pihaknya merasa kaget dengan pemberitaan tersebut. Sebab sejauh ini, pihaknya malah sama sekali tidak mengetahui tentang adanya dugaan perbuatan asusila tersebut.

"Setahu saya kejadian itu tidak ada. Hanya saja, saya tidak pantas mengklarifikasi berita ini. Sebab, saya ini cuma Kabag biasa. Jadi, alangkah baik diklarifikasi langsung ke Direktur IPDN Rohil Pak Rizka Utama," sarannya.

Menurutnya, saat ini seluruh Praja IPDN Rohil sedang cuti Lebaran. "Praja kita untuk sementara ini sudah pulang kampung menikmati liburan Lebaran," ujar Saeful.

Sementara itu, Direktur Kampus IPDN Rohil, Rizka Utama ketika dihubungi untuk diminta tanggapanya, belum bisa dikonfirmasi. Hape yang bersangkutan dalam kedaan tidak aktif.

Sementara itu salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Rohil, Jasman (39), juga menilai tudingan tentang adanya perbuatan asusila di Kampus IPDN Rohil tersebut tidak benar.

"Itu kabarnya tidak akurat. Lagipula tidak disebutkan kapan kejadiannya dan siapa yang menjadi korbannya," ujarnya.
Menurutnya, kampus IPDN Rohil merupakan yang terbesar di Indonesia. Kampus ini juga sudah menjadi kebanggaan masyarakat Rohil. "Tentunya, kalau ada hal seperti itu pasti heboh di masyarakat Rohil," imbuhnya.

Ia menduga, ada motif yang kuat di belakang isu yang beredar tersebut. Bahkan tak tertutup kemungkinan, isu itu sengaja dimunculkan, agar kampus IPDN bisa dipindahkan ke Pekanbaru. Beberapa waktu lalu, tambahnya, isu pemindahan kampus IPDN Rohil ke Pekanbaru memang sempat mencuat. Namun beberapa saat kemudian meredup begitu saja.

"Semoga saja, siapa penyebar fitnah itu diampuni Allah SWT," ujarnya. Terpisah, Kapolres Rohil AKBP Subiantoro melalui Kasat Reskrim AKP Eka Ariandy Putra mengatakan, pihaknya tidak pernah mengetehui atau menerima laporan terkait dugaan perbuatan asusila di Kampus IPDN Rohil tersebut.

"Kalaulah memang ada kejadian itu, pastilah ribut, sebab IPDN ini satu-satunya kebanggaan masyarakat Rohil," ujarnya seraya menegaskan, jika hal itu memang ada, pihaknya pasti akan memproses secara hukum.

Sementara itu, pernyataan Mendagri juga membuat miris Komisi A DPRD Riau. Dalam waktu dekat, sejumlah anggota komisi itu akan meninjau kampus tersebut. Bila dugaan itu memang terjadi, maka proses hukumnya harus dilakukan hingga tuntas, agar hal serupa tidak terulang lagi.

"Kita prihatin atas apa yang telah terjadi di IPDN, dan ini harua diselesaikan secepatnya. Dal waktu dekat kita akan berkunjung ke Rohil," ujar Hasmi Setiadi, anggota Komisi A DPRD Riau.

Dijelaskan Hasmi, untuk rencana Mendagri, Tjahjo, yang akan memindahkan kampus IPDN ke daerah yang lebih dekat dari Bandara, atau ibukota Pekanbaru, menurutnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Karean menurutnya, kampus yang ada sudah sangat layak, walaupun jauh dari pantauan.

"Yang harus dicarikan itu, bagaimana solusinya agar hal serupa tak terjadi lagi. Untuk masalah bandara yang jauh, kalau perlu solusinya dibuatkan bendara, atau jalan tol Dumai yang akan dibangun. Ini akan memperpendek jakark juga, jangan buru-buru didindah, masyarakat Rohil juga orang Riau kan," ungkap Hasmi.

Menurut Hasmi, perencanaan awal penempatan IPDN di Rohil sudah salah. Tanpa ada koordinasi dan tanpa ada perencanaan yang solid baik di Pemerintah daerah maupun pusat, yang menyebabkan kampus tersebut jauh dari harapan.

"Ke depan berfikir lagi apa yang akan dibangun. Ini kabarnya SPN juga akan di pindah ke Rohil, perlu kajian lagi pikirkan matang-matang," tambahnya.

Sementata itu, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman, mengatakan, pencopotan dan pemindahan IPDN merupakan hak dari Kemendagri, dan Pemprov Riau siap memfasilitasi.

"Kita sudah menutupinya, tapi karena Mendagri sudah langsung membuka apa boleh buat, yang terjadi di IPDN, ya kita siap membantu," kata Plt Gubri.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo usai rapat koordinasi bersama Pemprov Riau, Jumat  (3/7) menyebutkan, telah terjadi kasus asusila yang menimpa praja di Kampus IPDN di Rohil.

"Pelakunya ada enam orang, semuanya sudah saya pecat. Tidak hanya itu, sejumlah pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan kampus itu juga kita copot. Sebab, mereka juga harus bertanggungjawab dalam kasus itu," ujarnya ketika itu.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menilai, keberadaan Kampus IPDN di Rohil tidak efektif karena jaraknya yang terlalu jauh dari Pekanbaru. Hal itu membuat dosen terbang yang datang ke kampus, sudah kelelahan dalam perjalanan.

Untuk sekedar diketahui, jarak Kampus IPDN Rohil sekitar 200 kilometer arah utara dari Pekanbaru. Karena itu, Mendagri berharap, secepatnya kampus IPDN tersebut segera dipindahkan ke Pekanbaru. "Banyak praja juga mengeluh, kalau mereka jauh akses dari kota, hiburannya hanya nonton TV saja," kata Tjahjo.

Di samping itu, katanya, dengan akses yang begitu jauh, sehingga kampus IPDN ini susah terkontrol. "Kalau jauh seperti sekarang bagaimana kita mau mengontrolnya? Susahkan? Tapi memang untuk memindahkan dengan kampus yang baru di Pekanbaru, juga butuh waktu dan dana. Kalau bisa tukar guling saja kalau ada pengusaha yang mau," ujarnya lagi. (put, nur)