SELATPANJANG (HR)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, melalui Asisten II Anwar Zainal meresmikan pengoperasian Satuan Administrasi Penerbitan atau Satpas SIM, dan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat Polres Kabupaten Kepulauan Meranti di halaman Satlantas Mapolres Meranti, Jumat (3/7) kemarin.

Dengan diresmikannya pusat pelayanan tersebut, apa yang diharapkan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam proses pembuatan SIM yang lebih cepat, mudah, serta akuntable dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena semua proses itu sudah bisa dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri.

Keuntungan bagi Pemda sendiri, dengan adanya Satpas SIM dan SAMSAT Polres Kepulauan Meranti yang sebelumnya masih menginduk di Kabupaten Bengkalis. Dengan kehadirannya instansi tersebut otomatis akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemasukan PAD bagi daerah sangat dibutuhkan guna menunjang pembangunan daerah.
"Kami dari Pemda mengapresiasi terbentuknya Satpas dan SAMSAT Polres Kepulauan Meranti. Diharapkan fasilitas ini dapat memberikan manfaat dan pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal pengurusan SIM dan surat-surat kendaraan. Selain itu mampu mendongkrak PAD dari sektor Pajak kendaraan bermotor," ujar Asisten II Sekdakab Meranti itu bangga.

Selain itu untuk memaksimalkan PAD dari pajak kendaraan bermotor, Anwar Zainal juga menghimbau kepada masyarakat yang memilik kendaraan yang masih teregister di kabupaten/kota lain, hendaknya dapat membalik-namakan sehingga menjadi tambahan pendapatan untuk Meranti.

"Masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang beroperasi di Meranti hendaknya membayar pajak di Meranti juga. Untuk itu bagi yang kendaraanya yang belum terdaftar di Kabupaten Meranti agar dapat melakukan balik nama. Ini juga salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor,"jelas Anwar.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti,  AKBP Z.Pandra Arsyad SH MSi mengatakan, peresmian Satpas SIM dan SAMSAT Polres Kepulauan Meranti yang dilakukan sempena HUT Bhayangkara ke-69 tersebut, adalah wujud komitmen Polri dalam mengemban tugas-tugasnya untuk terus berinovasi meningkatkan Kamtibmas dan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Mulai saat ini masyarakat dapat merasakan pelayanan penerbitan SIM dan BPKB yang lebih cepat, mudah serta akuntable, yang seluruh prosesnya dapat dilakukan di Polres Meranti," ungkap Pandra.

Tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Polda Riau khususnya Direktorat Lalu Lintas yang telah merekomendasikan didirikannya Satpas SIM dan SAMSAT Polres Kepulauan Meranti.

 "Terima kasih kepada Bapak Kapolda Riau dan Dirlantas Polda Riau yang telah mendukung berdirinya Satpas SIM dan SAMSAT Polres Kepulauan Meranti,"sebutnya.

Ia berharap dengan adanya fasilitas itu, masyarakat Meranti memiliki pengetahuan berkendara sesuai peraturan berlalu-lintas, bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki pengetahuan berlalu-lintas dan memiliki SIM serta meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotornya.

"Kita juga berharap berdampak pada kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya,"tambah Pandra.

Ke depan demi peningkatan pelayanan penerbitan SIM kepada masyarakat, Polres Kepulauan Meranti meminta dukungan dari Pemda untuk membantu pembangunan gedung Satpas SIM yang representatif, dilengkapi dengan fasilitas Riau Safety Driving Course (RSDC).

"Kita setidaknya membutuhkan lahan seluas 2 Ha, agar dapat dibangun RSDC sehingga masyarakat yang memiliki SIM selain mengetahui peraturan berlalu lintas juga terampil mengendarai kendaraan bermotor," jelasnya lagi.

Keinginan Polres disambut baik oleh Pemda Meranti, seperti dijelaskan Anwar Zainal di sela peninjauan Kantor SAMSAT Perwakilan Meranti itu.

Menurut Anwar, Pemda Meranti telah menyediakan lahan seluas 2 Ha yang berlokasi di Jalan Alah Air direncanakan tahun 2016 proses pembangunan mulai dilaksanakan.

Sebelumnya sempat rencana pembangunannya tahun 2015 ini, namun karena sesuatu hal pembangunan tersebut baru bisa dilakukan tahun 2016 mendatang, "ungkap Anwar.

Turut hadir dalam acara itu perwakilan Forkopinda, tokoh masyarakat, dan Bank terkait, Jasa Raharja, tokoh agama dan para undangan lainnya.(adv/hms)