Isu Reshuffle Kabinet Jokowi Menguat

PAN dan PD Bakal Dapat Jatah Menteri

PAN dan PD Bakal Dapat Jatah Menteri

JAKARTA (HR)-Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo, saat ini makin menguat. Presiden Jokowi sudah menerima laporan kinerja menteri selama enam bulan pertama dan saat ini terus mempelajari laporan tersebut. Seiring dengan kabar itu, dua partai politik di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat, PAN disebut-sebut bakal mendapat jatah menteri.

Isu santer yang beredar di kalangan elite Koalisi Indonesia Hebat (KIH), parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP) bakal mendapat jatah menteri. Yang paling kuat, adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Namun selain PAN, Partai Demokrat (PD) juga disebut-sebut sedang berunding untuk masuk kabinet.

"Kemungkinan ada dari PAN sama Demokrat," ujar sumber di KIH, Senin (22/6).Sebelumnya, Ketua MPP PAN, Sutrisno Bachir, membenarkan peluang PAN mendapat  jatah menteri.

"Bahwa nanti kemungkinan PAN masuk ke kabinet bisa saja, bisa juga nanti Gerindra yang kemarin berhadapan langsung, bisa saja nanti kalau ada reshuffle kabinet jangan heran kalau itu terjadi, karena itu biasa dalam politik," ujarnya, Jumat akhir pekan lalu.

Sedangkan politikus dari PD, Nurhayati Ali Assegaf, ketika dikonfirmasi terkait isu tersebut, tidak menjawabnya segera gamblang. Menurutnya, PD masih konsisten menjadi pihak penyeimbang.

"Ketum kami berkali-kali mengatakan bahwa kita sudah 10 tahun di pemerintahan. Siapa pun pemerintah (saat ini), kita sebagai penyeimbang, itu bukan berarti menjadi oposisi," ujarnya.

Meski menyebut Demokrat bukan sebagai partai oposisi, menurut Nurhayati posisi penyeimbang lebih baik berada di luar pemerintahan. Jika berada di dalam kabinet, artinya partai Demokrat sama saja menjadi partai pemerintah.

Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi memang membuka peluang sejumlah parpol di luar KIH bakal dapat menteri. Presiden Jokowi menuturkan reshuffle dilakukan sesuai kebutuhan.

Perihal tentang evaluasi terhadap para menteri, kembali dilontarkan Presiden Jokowi. Kali ini, hal itu diungkapkannya di sela-sela kegiatan buka puasa bersama di rumah dinas Ketua MPR, Jalan Widya Chandra IV, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (22/6).

Kali ini, penegasan tentang evaluasi itu, dilontarkannya di depan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan para petinggi KMP.

Saat hendak pulang dari kegiatan buka puasa bersama, Jokowi kembali ditanya wartawan mengenai evaluasi menteri. Prabowo saat itu hadir di samping Jokowi untuk menemani Jokowi.

"Sudah saya sampaikan, semua sudah menyampaikan laporan, untuk enam bulan lalu dan enam bulan akan datang, tapi belum saya baca. Nanti lah. Malam-malam saya baca. Nanti saya sampaikan," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan, dirinya setiap saat menevaluasi kinerja para menterinya. Namun Jokowi tak menjawab soal kapan waktu perombakan kabinet (reshuffel). "Kan sudah saya sampaikan, saya itu evaluasi tiap hari, tiap minggu, tiap bulan," ujarnya.

Selain Prabowo, tampak juga di sebelah Jokowi Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical).
 
Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla, ketika ditanyakan tentang hal yang sama, mengatakan wewenang untuk merombak kabinet ada di tangan presiden. "Yang memutuskan kan Presiden. Bukan saya," ujarnya.

JK hanya tersenyum saat ditanya kapan perombakan kabinet ini akan dilakukan. Santer terdengar reshuffle ini akan dilakukan dalam waktu dekat. JK juga tetap tutup mulut saat ditanya soal kabar nama-nama calon menteri sudah keluar. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan resmi dari Presiden Jokowi untuk perombakan kabinet.
"Nantilah," ucapnya.


Rencana perombakan kabinet itu, ditanggapi beragam oleh parpol yang tergabung dalam KIH. Seperti dituturkan Ketua DPP Hanura, Sarifudin Sudding. Menurutnya, meski ada perombakan, pihaknya yakin dua kader Hanura yakni Menpan RB Yuddy Chrisnandi dan Menperin Saleh Husin, akan aman.

Meski disebut jatah dari KIH akan berkurang, Sudding mengatakan Partai Hanura akan menghargai apapun keputusan Jokowi.

"Masalah penempatan di kabinet itu kan hak prerogatif presiden. Terserah presiden. Kita hargai kalau partai-partai yang sebelumnya tidak direkrut masuk kabinet," ujarnya.

Partai Hanura, kata Sudding, tidak akan mempermasalahkan jika ada jatah kursi bagi kadernya yang akan dikurangi. Namun Sudding yakin kader-kader Hanura yang masuk dalam Kabinet Kerja tidak akan terdepak jika Jokowi benar melakukan resuffle.

"Nggak ada masalah (jatah untuk Hanura dikurangi), kita lihat saja nanti perkembangannya. Tapi saya kira tidak sejauh itu," kata Suding. (bbs, dtc, ral, sis)