PEKANBARU (HR)- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan, sebanyak 27 mobildinas Pemerintah Kota Pekanbaru belum dikembalikan, sehingga menghalangi Pemerintah Kota untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Pekanbaru, Mulyadi kepada wartawan, akhir pekan lalu. "Sikap ini memalukan, masih banyak mobil dinas di lingkungan Pemko Pekanbaru yang belum dikembalikan, terutama mantan anggota DPRD priode lalu," kata Mulyadi.

Penggunaan fasilitas mobil dinas hanya dipinjam pakaikan, bukan menjadi hak milik. Mantan anggota DPRD Kota yang belum mengembalikan mobil dinas (Mobnas) dinilai tidak punya rasa malu kepada rakyat.

Apabila tidak punya rasa malu, ujar Mulyadi, terpaksa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru harus bertindak profesional dan tegas. "Instansi BPKAD punya data penggunaan mobnas.

27 Mobnas
Jadi, ambil sikap guna mengamankan aset tersebut, karena oknum ini sepertinya tutup mata, ini salah satu sikap korupsi," ketus Mulyadi.

Mulyadi juga mengimbau Bagian Sekretariat Dewan agar proaktif menyurati oknum yang yang belum mengembalikan mobnas tersebut. Dalam hal ini, Sekretaris Dewan (Sekwan) harus cepat mengambil sikap.

"Kalau capek menyurati, tarik paksa, panggil pihak berwenang untuk ini. Langkah ini perlu dan jangan dibiarkan, karena kendaraan ini masih dibutuhkan pemerintah untuk masyarakat," imbuhnya. (ben)