ROKAN HULU(HR)-Seluruh camat se-Kabupaten Rokan Hulu mengikuti sosialisasi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa terkait  pengelolaan keuangan pemerintahan desa. Hal ini disampaikan Kepala BPMPD Rohul Budia Kasino, Selasa (21/6).

 

Disampaikannya, hingga saat ini masih ada sebagian kepala desa yang belum mengerti sepenuhnya di dalam menyusun APBDes. Sehingga untuk pencairan ADD terkendala. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kepada para camat agar disampaikan kepada kepala desa.

 

Menurut Budi Kasino, sosialisasi yang dilakukan terkait dalam konteks keuangan, program, pembangunan dan lainnya. Sehingga pemerintahan desa bisa tertata dengan rapi.

 

Lanjut Budhia, terkait dengan asosiasi pemerintah desa ada aturan yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.

 

"Hal inilah yang kita sosialisasi kepada para camat. Nanti camat yang akan menyampaikan kepada para kepala desa di seluruh Rohul," paparnya.

 

Budhia juga menjelaskan, dalam aturan yang baru setiap kali pencairan anggaran desa harus diselesaikan dulu pertanggungjawabannya, kemudian baru dicairkan tahap kedua demikian seterusnya. Pencairan itu pada tarmen pertama, kalau pertanggunganjawaban tahap pertama tidak disampaikan

maka untuk tahap kedua tidak bisa dicairkan. Juga termasuk  kerja sama dengan Apdesi, serta pengangkatan sekdes dan program-program lainnya."Pemerintahan desa tidak bisa berjalan sendiri, tanpa dikomunikasikan dengan camat bersama BPMPD," bebernya.

 

Budhia menambahkan para kepala desa harus memahami keinginan  untuk tertib keuangan desa itu yang perlu. Kalau kemampuan sudah bagus, perlu ada komunikasi.

 

"Kita pun sudah memandu mereka untuk menyusun APBDEs dalam bentuk simulasi, termasuk pembuatan kode rekening anggaran desa dalam penyusunan APBDes. Kini semua camat baik perwakilan dari Pemdes bisa mensosialisasikan ini kepada para kepala desa," pungkasnya.

 

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (DPC-Apdesi) Rohul Yarmanis Daulay, mengatakan sesuai arahan Bupati Rohul Achmad bahwa Apdesi harus siap bekerja.

 

"Kita melakukan pemantauan dan koordinasi dengan signifikan dan kompleksitas, sehingga pemerintah desa  berjalan dengan baik," tutupnya.(yus)