Padang (HR)-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berupaya agar gaji ratusan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan di daerah itu yang belum dibayar selama lima bulan terakhir, segera bisa dicairkan.

 

"Kita sudah surati ke pusat terkait hal ini. Jawaban dari pusat, kendalanya karena ada perubahan nomenklatur sehingga dana ini belum bisa disalurkan," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Kamis (28/5).

 

Ia meminta seluruh fasililator agar tetap bersabar dengan kondisi ini, karena dalam waktu dekat gaji para fasilitator akan segera dibayarkan.

 

"Kalau kita pengen-nya secepatnya, hanya saja kita tunggu dari pusat," katanya.

Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjaltarkim) Sumbar Suprapto membenarkan kendala pencairan anggaran untuk fasilitator terkendala perubahan nomenklatur pada tingkat eselon I di jajaran Kementrian Pekerjaan Umum (PU).

 

"Hal itu menyebabkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk anggaran pemukiman belum bisa digunakan," ujarnya.

 

Menurutnya, saat ini persoalan pejabat eselon I di Kementrian PU itu sudah selesai.

"Kita optimis, DIPA segera dapat digunakan. Paling lambat awal Juni gaji fasilitator sudah dapat disalurkan," katanya.

Sebelumnya, ratusan fasilitator PNPM Perkotaan mengeluhkan belum dibayarkannya gaji oleh dinas terkait semenjak awal Januari lalu.

 

Akibat gaji yang belum dibayarkan membuat sejumlah fasilitator kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sendiri. Tak jarang mereka harus meminta bantuan keluarganya yang lain, sebab sudah tidak ada tabungan lagi.

 

Meski belum menerima gaji, namun para fasilitator ini belum berniat mencari pekerjaan lain. Karena saat ini cukup sulit mencari pekerjaan baru, bahkan mereka tetap berupaya memberikan pendampingan pada masyarakat di wilayah kerja mereka masing-masing. (ant/ivi)