TEMBILAHAN (HR)- Bupati Kabupaten Indragiri Hilir HM Wardan, menggelar pertemuan bersama 26 perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Provinsi Riau.

 

Pertemuan tersebut dipusatkan di rumah dinas Bupati Indragiri Hilir (Inhil), dan turut dihadiri sejumlah pejabat eselon di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Inhil, Senin (25/5). Menurut Bupati, dengan menggelar pertemuan itu, selain dapat meningkatkan jalinan silaturahmi, juga wadah bagi mahasiswa mengeluarkan berbagai macam pertanyaan dan bertukar pikiran guna menyelesaikan persoalan yang terjadi di Negeri Seribu Parit.

 

Seperti yang disampaikan salah seorang perwakilan aliansi BEM se-Riau Zulfahendri, terkait persoalan pemadaman listrik bergilir yang berlarut, serta buruknya insfrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi kian meresahkan.  “Seperti kita ketahui, listrik dan jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Jadi, seharusnya persoalan ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah untuk segera dituntaskan,” sebutnya.

 

Menanggapi hal ini, HM Wardan membenarkan bahwa kondisi sejumlah ruas jalan lintas yang merupakan wewenang dari provinsi Riau di Inhil, memang dalam keadaan rusak parah dan sangat memprihatinkan. “Memang sekarang cukup banyak jalan lintas provinsi yang rusak dan belum diperbaiki, seperti jalan penghubung dari Rumbai Jaya menuju Tembilahan, dan ini selalu pemerintah daerah yang terkena imbasnya dikeluhkan banyak masyarakat,” ungkap Bupati.

 

Kendati demikian, saat ini biaya perbaikan ruas jalan provinsi telah dianggarkan Rp300 miliar, hanya saja belum dilakukan pelelangan atau tender, sehingga tak bisa dimulai pengerjaannya. “Kita berharap perbaikan jalan ini menggunakan rigid, karena kalau dibangun dengan aspal akan cepat rusak. Apalagi kondisi daerah kita yang memang sangat labil,” tambahnya.

 

Terkait pemadaman listrik bergilir, Bupati menyatakan telah melakukan berbagai upaya, mulai dari menjumpai GM PLN Riau Kepri dan berkunjung langsung ke Medan hingga menjumpai Dirut PLN di Pusat, namun hingga kini belum ada jalan keluar. “Yang jelas, pemda tidak diam saja dan sudah melakukan berbagai upaya maksimal, supaya persoalan ini bisa segera tuntas,” tegasnya. (adv/humas)