JAKARTA (HR)-Wacana islah di tubuh Partai Golkar, bisa jadi akan segera terwujud. Hal itu setelah kedua kubu yang bertikai, yakni kubu Aburizal Bakrie hasil Munas Bali dan kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol, sudah melakukan pertemuan untuk mengupayakan islah antara kedua belah pihak.

Bila islah tercapai, dipastikan akan menjadi kabar menggembirakan bagi kader partai berlambang pohon beringin tersebut, khususnya untuk merapatkan barisan dalam menyambut pemilikan kepala daerah (Pilkada) serentak akhir tahun ini.

Adanya pertemuan antara kedua kubu itu, diungkapkan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar hasil Munas Bali, Setya Novanto. Ia mengaku sudah bertemu dengan Waketum Golkar hasil Munas Ancol, Yorrys Raweyai. Pertemuan tersebut membicarakan peluang islah kedua kubu.

"Dia (kubu Agung) lagi mencari rumusannya. Kubu ARB juga lagi cari untuk membentuk tim negosiasi (islah)," ungkapnya di Gedung DPR RI, Jumat (22/5).

Dijelaskan Novanto, pertemuan dirinya dengan Yorrys digelar di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat siang kemarin. Menurutnya, sejauh ini sudah ada titik temu untuk islah sesuai keinginan Jusuf Kalla yang bertekad mengupayakan islah di tubuh Partai Golkar.

"Ya, pokoknya ditengahi Pak Jusuf Kalla. (Titik temu) ya sudah, mulai bagus lah. Pokoknya bagus lah," ujarnya.

Menurut Novanto, baik kubu Ical mau pun Agung menghargai JK sebagai tokoh senior di partai. Jika memang terjadi islah, maka hal ini menjadi solusi yang baik untuk persiapan menghadapi Pilkada serentak.

"Makin cepat makin bagus. Kita kan sangat menghormati, menghargai Pak JK selaku yang dituakan. Pengalaman dan bijaksana, pasti Pak JK akan mencari solusi yang baik di dalam islah," tambah Ketua DPR RI ini.

Menurutnya, pada akhir pekan ini, kubu Ical akan bertemu dengan Wapres JK untuk membahas solusi kisruh dualisme kepengurusan Partai Golkar tersebut. Jika JK yang merupakan mantan Ketum Golkar itu mampu menemukan jalan keluar, maka ini dianggap Novanto sebagai suatu kehormatan besar. Tetapi Novanto enggan memberikan usul soal bentuk islah yang akan dijajaki kedua pihak.

"Ini yang dilakukan kubu Pak Agung Laksono dan Pak Aburizal Bakrie, islah ini, adalah satu penghormatan besar DPR dan juga keluarga besar daripada Partai Golkar," imbuhnya.

Sebelumnya seusai sidang PTUN, kubu Ical lebih dulu bertemu dengan JK pada Senin (18/5). Esoknya (19/5) giliran kubu Agung yang bertemu JK. Menurut Sekjen kubu Ical, Idrus Marham, pihaknya akan kembali menemui JK. Namun dia tak merinci kapan dan di mana pertemuam akan dilakukan.

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, memastikan akan menjadi mediator dalam proses islah antara dua kubu Golkar. Menurut Kalla, pertemuan dengan kedua kubu tersebut akan diatur kemudian.

"Nanti diatur," kata Kalla singkat, ketika baru mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat sore kemarin.

Mengenai kapan pertemuan akan dilangsungkan, Kalla enggan mengungkapkannya. Ia hanya tersenyum sambil kembali menyampaikan hal yang sama. "Pokoknya nanti diatur," kata dia.

Banding Menkumham Dipertanyakan
Sebelumnya, Sekjen Golkar, kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham, mempertanyakan langkah Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta, yang memenangkan kubu Ical.
Apalagi, saat ini baik kubu Ical maupun Agung, sedang mejajaki islah. Karena itu, Idrus menilai, langkah Menkumham itu tidak perlu dilakukan.

"Aspirasi yang berkembang dari keluarga Partai Golkar yang pertama dipelopori oleh ARB (Ical) dan disambut oleh Agung Laksono untuk melakukan islah. Nah, kalau aspirasi keluarga besar partai Golkar untuk melakukan islah, pertanyaannya ada kepetingan apa Menkumham melakukan banding?" ujarnya, kata Idrus usai bertemu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan di Gedung Bina Graha, Kamis kemarin.

Idrus lalu mengutip perkataan pimpinan DPR yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi bisa memerintahkan Menkumham untuk tidak banding. Menurutnya, hal ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru.

"Pertanyaannya adalah siapa yang memerintah Menkumham bilamana dilakukan banding? Ini kan semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul di permukaan. Nah, pada saat yang sama pemerintah sejatinya memiliki kewajiban untuk mengembangkan partai politik sebagai pilar demokrasi sehinga dapat menjamin stabilitas politik sebagai prasyarat dalam kelangsungan pembangunan nasional," ujarnya. (bbs, dtc, kom, ral, sis)